Hanura minta MoU KPU & Lemsaneg tak rugikan parpol
Rabu, 09 Oktober 2013 - 16:01 WIB
Hanura minta MoU KPU & Lemsaneg tak rugikan parpol
A
A
A
Sindonews.com - Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) berharap, kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dalam upaya mengamankan data dan dokumen pemilihan umum (pemilu), diharapkan tak rugikan partai politik (parpol) di luar pemerintah.
Hal itu dikatakan anggota Komisi I DPR asal Fraksi Hanura, Nuning Susaningtyas Nefo H Kertopati. Menurutnya, kerja sama tersebut positif, selama transparan dan netral.
"Pelibatan Lemsaneg harus transparan, netral dan bukan untuk kepentingan parpol tertentu," kata Nuning, saat dihubungi Sindonews, Jakarta, Rabu (9/10/2013).
Dikatakan Nuning, dalam Lemsaneg, mereka memiliki teknologi dalam sistem pengaman data. Sehingga, bisa saja justru ada pihak tertentu menggunakan fungsi Lemsaneg untuk meretas data yang dimiliki KPU.
"Mereka (Lemsaneg) punya teknologi intersepsi, jadi sangat rentan pada netralitas politik di KPU," ujarnya.
Ditambahkan Nuning, bukan karena positif untuk mengamankan data pemilu, Lemsaneg, menurutnya, tak bisa bekerja tanpa kontrol dan pengawasan dari pakar sistem teknologi atau Information and Technology (IT) yang independen. "Pengawasan itu ya jauh lebih penting" tegasnya.
Baca juga berita terkait, DPR diminta desak KPU batalkan MoU dengan Lemsaneg.
Hal itu dikatakan anggota Komisi I DPR asal Fraksi Hanura, Nuning Susaningtyas Nefo H Kertopati. Menurutnya, kerja sama tersebut positif, selama transparan dan netral.
"Pelibatan Lemsaneg harus transparan, netral dan bukan untuk kepentingan parpol tertentu," kata Nuning, saat dihubungi Sindonews, Jakarta, Rabu (9/10/2013).
Dikatakan Nuning, dalam Lemsaneg, mereka memiliki teknologi dalam sistem pengaman data. Sehingga, bisa saja justru ada pihak tertentu menggunakan fungsi Lemsaneg untuk meretas data yang dimiliki KPU.
"Mereka (Lemsaneg) punya teknologi intersepsi, jadi sangat rentan pada netralitas politik di KPU," ujarnya.
Ditambahkan Nuning, bukan karena positif untuk mengamankan data pemilu, Lemsaneg, menurutnya, tak bisa bekerja tanpa kontrol dan pengawasan dari pakar sistem teknologi atau Information and Technology (IT) yang independen. "Pengawasan itu ya jauh lebih penting" tegasnya.
Baca juga berita terkait, DPR diminta desak KPU batalkan MoU dengan Lemsaneg.
(maf)
