Koordinasi KPU & Kemendagri perlu ditingkatkan

Sindonews.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja mengatakan, jika belum ada sinkronisasi antara pemda dan KPU kabupaten/kota, maka pelaksanaan zonasi alat peraga akan menjadi sangat terlambat.

"Karena sudah satu bulan. Harusnya awal oktober ini sudah bersih. Jadi atribut yang melanggar PKPU 15 2013 harus ditertibkan," katanya, Rabu (2/10/2013).

Dia mengatakan, dalam hal ini kepala daerah membuat zonasi di kabupaten/kota masing-masing. Kemudian dikomunikasikan dengan KPUD. Kemudian Bawaslu mengawasi dan pemerintah kabupaten/kota melalui bagian penertiban yang melakukan menertiban.

"Seharusnya KPU berkirim surat kepada Mendagri. Kemudian Mendagri kirim ke kepala daerah, untuk segera menentukan zona atau pemasangan atribut agar tidak semprawut," ungkapnya.

Politisi PAN ini menilai, komunikasi antara KPU dan Kemendagri perlu didorong. Jika tidak didorong dan segera menerabkan zonasi alat peraga, maka dapat dipastikan banyak caleg yang akan menabrak aturan.

"Apalagi calegnya keluarga, satu partai, kerabat dsb. Jadi ini saya sudah mengingatkan berkali-kali bahwa penegakkan hukum tentang kampanye ini masalah krusial," katanya.

Klik di sini untuk berita alat peraga.