Calon Kapolri orientasinya hubungan Polri & masyarakat
Rabu, 02 Oktober 2013 - 13:31 WIB
Calon Kapolri orientasinya hubungan Polri & masyarakat
A
A
A
Sindonews.com - Indonesia Police Watch (IPW) mengungkapkan, saat ini jelang pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang baru, waktunya Polri berbenah diri dan memperbaiki citra.
Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengatakan, kian buruknya hubungan polisi dengan masyarakat terlihat dari banyaknya kantor polisi dirusak dan dibakar masyarakat. Kemudian banyaknya anggota polisi dikeroyok masyarakat serta makin banyaknya anggota polisi ditembak mati di jalanan.
"Seharusnya kalangan DPR menyadari, bahwa sejak tiga tahun terakhir hubungan Polri dengan masyarakat kian memburuk. Sehingga dalam menampilkan Kapolri baru, kalangan DPR perlu berorientasi untuk membenahi hal ini dan bukan membiarkan institusinya sebagai tukang stempel presiden," kata Neta lewat rilisnya, Rabu (2/10/2013).
Neta menjelaskan, dalam memilih Kapolri baru, DPR jangan membiarkan presiden lebih berorientasi pada kepentingan politiknya, tanpa peduli dengan kepentingan masyarakat. Sebab itu dia menyayangkan sikap kalangan DPR yang mendukung Komjen Pol Sutarman menjadi Kapolri menggantikan Timur Pradopo.
"Tanpa bersikap kritis dan melihat sisi negatif di balik pencalonan tersebut. Sikap DPR seperti ini akan membuat Polri tidak akan pernah mendapatkan pimpinan yang ideal seperti harapan masyarakat, sehingga membuat Polri tidak akan pernah berubah," pungkasnya.
Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI Eva Kusuma Sundari berharap Komjen Sutarman tak hanya berkomitmen untuk memberantas rekening mencurigakan anggota polisi yang tak wajar. Kata dia, Sutarman juga harus melakukan pembersihan dan melakukan reformasi birokrasi di korps Bhayangkara tersebut.
"Aku enggak khusus untuk komitmen di rekening gendut, tetapi pembersihan seluruhnya di internal Polri dan reformasi birokrasi itu," kata Eva di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 30 September 2013.
Lanjut Eva, andai saat uji kelayakan dan kepatutan Sutarman ternyata tak bisa berkomitmen melakukan dua hal itu, maka Komisi III tetap bisa menyetujui dirinya menjadi Kapolri tentu dengan catatan. "Ya dengan catatan, akan jadi persetujuan dengan catatan, karena kalau sudah calon tunggal sudah hampir pasti jadi ya," tuntasnya.
Sebelumnya, IPW sayangkan sikap DPR soal Sutarman.
Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengatakan, kian buruknya hubungan polisi dengan masyarakat terlihat dari banyaknya kantor polisi dirusak dan dibakar masyarakat. Kemudian banyaknya anggota polisi dikeroyok masyarakat serta makin banyaknya anggota polisi ditembak mati di jalanan.
"Seharusnya kalangan DPR menyadari, bahwa sejak tiga tahun terakhir hubungan Polri dengan masyarakat kian memburuk. Sehingga dalam menampilkan Kapolri baru, kalangan DPR perlu berorientasi untuk membenahi hal ini dan bukan membiarkan institusinya sebagai tukang stempel presiden," kata Neta lewat rilisnya, Rabu (2/10/2013).
Neta menjelaskan, dalam memilih Kapolri baru, DPR jangan membiarkan presiden lebih berorientasi pada kepentingan politiknya, tanpa peduli dengan kepentingan masyarakat. Sebab itu dia menyayangkan sikap kalangan DPR yang mendukung Komjen Pol Sutarman menjadi Kapolri menggantikan Timur Pradopo.
"Tanpa bersikap kritis dan melihat sisi negatif di balik pencalonan tersebut. Sikap DPR seperti ini akan membuat Polri tidak akan pernah mendapatkan pimpinan yang ideal seperti harapan masyarakat, sehingga membuat Polri tidak akan pernah berubah," pungkasnya.
Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI Eva Kusuma Sundari berharap Komjen Sutarman tak hanya berkomitmen untuk memberantas rekening mencurigakan anggota polisi yang tak wajar. Kata dia, Sutarman juga harus melakukan pembersihan dan melakukan reformasi birokrasi di korps Bhayangkara tersebut.
"Aku enggak khusus untuk komitmen di rekening gendut, tetapi pembersihan seluruhnya di internal Polri dan reformasi birokrasi itu," kata Eva di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 30 September 2013.
Lanjut Eva, andai saat uji kelayakan dan kepatutan Sutarman ternyata tak bisa berkomitmen melakukan dua hal itu, maka Komisi III tetap bisa menyetujui dirinya menjadi Kapolri tentu dengan catatan. "Ya dengan catatan, akan jadi persetujuan dengan catatan, karena kalau sudah calon tunggal sudah hampir pasti jadi ya," tuntasnya.
Sebelumnya, IPW sayangkan sikap DPR soal Sutarman.
(maf)
