DPR minta pemerintah kontrol pelayanan haji

Sindonews.com - DPR RI meminta pemerintah lebih mengontrol pelayanan terhadap jemaah haji sehingga dapat menyelesaikan persoalan ibadah haji secara sah dan sempurna.

"Saya dapat informasi ada jemaah haji di sana yang kurang terkontrol bimbingan hajinya sehingga kurang maksimal dalam ibadah hajinya. Mereka tidak terlalu paham tentang bagaimana tawaf dan sai misalnya" ujar Anggota Komisi VIII DPR RI Raihan Iskandar kepada SINDO, Rabu 25 September 2013 malam.

Raihan menyatakan, perlu dimaksimalkan teman-teman petugas haji di tanah suci untuk memastikan dan membimbing agar jemaah haji, khususnya yang lemah dalam hal ubudiyyah, bisa menyelesaikan rangkaian ibadah haji secara baik, sempurna dan sah.

"Kita harus memastikan servis kita kepada jemaah agar dapat menyelesaikan ibadah haji secara sah dan sempurna," kata Raihan.

Raihan menambahkan, memaksimalkan servis kepada jemaah misalnya dengan mengatur agar jumlah jemaah tidak terlalu padat dalam satu kamar.

"Ada satu kamar mandi untuk dua kamar, sekitar 16 orang. Hal ini perlu supaya jemaah merasa nyaman dalam beribadah," jelasnya.

Raihan juga mengaku mendapat informasi adanya tindak kriminal seperti misalnya ada jemaah yang tertipu. Ada oknum yang berpura-pura menolong, misalnya untuk membawakan tas kopernya, tiba-tiba tasnya dibawa kabur.

"Modus seperti ini berulang tiap tahunnya. Saya pikir perlu ada tim manajemen koper untuk meminimalisasi hal-hal tersebut. Dana ibadah haji kan cukup besar saya pikir untuk mampu menghadirkan servis yang prima bagi jemaah haji agar mereka dapat menyelesaikan ibadah hajinya secara sempurna,” pungkas Raihan.