Komisi II DPR minta KPU & Kemendagri bersinergi

Rabu, 25 September 2013 - 08:52 WIB
Komisi II DPR minta...
Komisi II DPR minta KPU & Kemendagri bersinergi
A A A
Sindonews.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo mengakui, rapat dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), untuk menyinkronkan soal Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Arif meminta KPU dan Kemendagri mencocokkan data, supaya bisa dicek langsung. Kira-kira dimana saja yang terdapat permasalahan mengenai DPT tersebut.

"Intinya kami meminta ada pencocokan data, baik dari Kemendagri maupun KPU," kata Arif di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2013) dini hari.

Politikus Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menegaskan, Kemendagri hanya berwenang untuk memberikan data penduduk pemilih potensial pemilu (DP4), sebagai basis utama didalam pemutakhiran data pemilih.

Atas temuan di lapangan, kata Arif, KPU kabupaten/kota diminta mengecek ulang selama 30 hari. Sehingga penetapan bisa dilakukan pada 13 Oktober 2013 nanti. Namun, penetapan daftar pemilih tetap (DPT) secara nasional tetap 23 Oktober 2013.

Pencocokan bisa dilakukan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), sementara KPU dengan sistem informasi data pemilih (Sidalih). "Kami juga jelaskan, betapa pentingnya DP4 menjadi basis pemutakhiran," tukasnya.

Klik di sini untuk berita DPT diumumkan jika sudah akurat.
(stb)
Berita Terkait
Pemerintah Belum Tuntaskan...
Pemerintah Belum Tuntaskan Hak 2.747 Penyelenggara Pemilu 2014
Kebocoran Data Pemilih...
Kebocoran Data Pemilih Pemilu 2014, Ini Kata KPU DIY
Capaian Partai Gerindra...
Capaian Partai Gerindra di Pemilu 2009, 2014, dan 2019
DPR Minta Pemerintah...
DPR Minta Pemerintah Bayar Uang Penghargaan Penyelenggara Pemilu 2014
Peretas Diduga Bobol...
Peretas Diduga Bobol Data Pemilih Pemilu 2014 Melalui KPU
Data Pemilih Pemilu...
Data Pemilih Pemilu 2014 Diduga Dibobol, Termasuk DPT Bantul
Berita Terkini
Film Pesta Babi Bergeser...
Film Pesta Babi Bergeser dari Kritik Sosial Jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua
KPK Angkut Moge, Mobil...
KPK Angkut Moge, Mobil Mewah, dan Sepeda usai Geledah Rumah Silmy Karim
Ancam 6 Juta Tenaga...
Ancam 6 Juta Tenaga Kerja, Wacana Kemasan Polos Harus Dibatalkan
DPR Minta KAI Bereskan...
DPR Minta KAI Bereskan Dulu Konektivitas Sebelum Bangun Jalur Kereta Aceh-Lampung
Imigrasi Nonaktifkan...
Imigrasi Nonaktifkan Pejabat yang Diperiksa KPK, Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Dua Truk Towing Masuk...
Dua Truk Towing Masuk Rumah Silmy Karim saat KPK Lakukan Penggeledahan
Infografis
Riwayat Pendidikan Ahmad...
Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni, Anggota DPR yang Jadi Sorotan Publik
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved