Pencopotan Pasek dan Saan cederai nilai reformasi
Kamis, 19 September 2013 - 17:45 WIB
Pencopotan Pasek dan Saan cederai nilai reformasi
A
A
A
Sindonews.com - Sikap petinggi Partai Demokrat dianggap berlebihan dalam memberikan sanksi, terhadap kadernya yang ikut bergabung dalam organisasi masyarakat (Ormas) Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) bentukan Anas Urbaningrum.
Direktur Eksekutif Center for Analysis Research and Development (CARE) Jen Zuldi menegaskan, dengan dicopotnya Gede Pase Suardika dan Saan Mustofa dari jabatannya karena ikut dengan PPI telah mencederai nilai-nilai reformasi.
"Sikap petinggi Demokrat yang menghalangi kebebasan kadernya dalam berorganisasi telah mencederai reformasi, bahkan memunculkan arogansi orde baru," tegas Jen Zuldi, Kamis (19/9/2013).
Petinggi Demokrat, lanjutnya, terlalu berlebihan menanggapi kelahiran Ormas PPI itu. Dijelaskan, dari segi manapun Demokrat tidak bisa melarang kadernya bergabung dengan Ormas PPI.
Dari segi falsafah negara PPI tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 yang menjamin setiap orang untuk berkumpul dan berserikat. "Ini jelas-jelas berlebihan, dan seakan dipaksakan. Kecuali PPI itu partai politik," tandasnya.
Dilanjutkan, jika melirik kepada AD/ART Partai Demokrat juga tidak ada pelarangan pengurus partai untuk bergabung dengan ormas tertentu.
"Dalam AD/ART Demokrat itu, kader dilarang bergabung dengan ormas underbow salah satu partai politik tertentu, sementara PPI hanya sebagai ormas terbuka dan bisa dimasukin oleh lintas partai dan golongan," tegasnya.
Klik di sini untuk berita lainnya.
Direktur Eksekutif Center for Analysis Research and Development (CARE) Jen Zuldi menegaskan, dengan dicopotnya Gede Pase Suardika dan Saan Mustofa dari jabatannya karena ikut dengan PPI telah mencederai nilai-nilai reformasi.
"Sikap petinggi Demokrat yang menghalangi kebebasan kadernya dalam berorganisasi telah mencederai reformasi, bahkan memunculkan arogansi orde baru," tegas Jen Zuldi, Kamis (19/9/2013).
Petinggi Demokrat, lanjutnya, terlalu berlebihan menanggapi kelahiran Ormas PPI itu. Dijelaskan, dari segi manapun Demokrat tidak bisa melarang kadernya bergabung dengan Ormas PPI.
Dari segi falsafah negara PPI tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 yang menjamin setiap orang untuk berkumpul dan berserikat. "Ini jelas-jelas berlebihan, dan seakan dipaksakan. Kecuali PPI itu partai politik," tandasnya.
Dilanjutkan, jika melirik kepada AD/ART Partai Demokrat juga tidak ada pelarangan pengurus partai untuk bergabung dengan ormas tertentu.
"Dalam AD/ART Demokrat itu, kader dilarang bergabung dengan ormas underbow salah satu partai politik tertentu, sementara PPI hanya sebagai ormas terbuka dan bisa dimasukin oleh lintas partai dan golongan," tegasnya.
Klik di sini untuk berita lainnya.
(stb)
