Demokrat rampas hak kadernya untuk berorganisasi
Demokrat rampas hak kadernya untuk berorganisasi
A
A
A
Sindonews.com - Dua kader Partai Demokrat yang dikenal dekat dengan Anas Urbaningrum, Saan Mustopa dan Gede Pasek Suardika dicopot dari jabatannya di Fraksi Partai Demokrat di DPR RI. Demokrat tidak menampik, pencopotan itu terkait kehadiran keduanya di deklarasi ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI).
Direktur lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai, sebelum mencopot Saan dan Pasek, Partai Demokrat seharusnya menjelaskan terlebih dahulu sikap dan padangannya terhadap ormas bentukan Anas Urbaningrum itu.
"Sejatinya sebelum mereka memberi sanksi ada penjelasan umum apa sikap dan pandangan Partai Demokrat terhadap PPI," kata Ray Rangkuti saat dihubungi Sindonews, Kamis (19/9/2013).
Jika sudah ada sikap jelas, maka yang melanggar partai dapat diberi sanksi yang bertahap sesuai dengan kadar keterlibatannya di PPI. Namun, kata Ray, sanksi yang dilayangkan Fraksi Demokrat tidak serta-merta melanggar hak orang untuk beroganisasi.
"Tidak serta-merta, karena partai juga kan ada kode etik, ada peraturan," tandasnya.
Tanpa penjelasan sebelumnya, kata Ray, maka pemecatan Saan dan Pasek lantaran hadir ke deklarasi PPI terlihat seperti perampasan hak orang untuk beroganisasi sebagaimana di atur dalam undang-undang.
"Kalau seperti sekarang memang terlihat seperti perampasan hak berdemokrasi," tukasnya.
Baca juga berita Copot Pasek & Saan, Demokrat cerminkan antidemokratis
Direktur lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai, sebelum mencopot Saan dan Pasek, Partai Demokrat seharusnya menjelaskan terlebih dahulu sikap dan padangannya terhadap ormas bentukan Anas Urbaningrum itu.
"Sejatinya sebelum mereka memberi sanksi ada penjelasan umum apa sikap dan pandangan Partai Demokrat terhadap PPI," kata Ray Rangkuti saat dihubungi Sindonews, Kamis (19/9/2013).
Jika sudah ada sikap jelas, maka yang melanggar partai dapat diberi sanksi yang bertahap sesuai dengan kadar keterlibatannya di PPI. Namun, kata Ray, sanksi yang dilayangkan Fraksi Demokrat tidak serta-merta melanggar hak orang untuk beroganisasi.
"Tidak serta-merta, karena partai juga kan ada kode etik, ada peraturan," tandasnya.
Tanpa penjelasan sebelumnya, kata Ray, maka pemecatan Saan dan Pasek lantaran hadir ke deklarasi PPI terlihat seperti perampasan hak orang untuk beroganisasi sebagaimana di atur dalam undang-undang.
"Kalau seperti sekarang memang terlihat seperti perampasan hak berdemokrasi," tukasnya.
Baca juga berita Copot Pasek & Saan, Demokrat cerminkan antidemokratis
(kri)
Explore More