Disebut terkorup, DPR minta Polri berbenah
Selasa, 17 September 2013 - 11:34 WIB
Disebut terkorup, DPR minta Polri berbenah
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Polri dan DPR sebagai lembaga terkorup. Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding meminta dengan adanya predikat ini bisa dijadikan momen pembenahan bagi Polri.
"Ini suatu momentum bagi institusi kepolisian untuk melakukan pembenahan," kata Sudding di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2013).
Politikus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini mengatakan, banyak yang harus dibenahi dari Polri terlebih dengan anggaran yang tak sedikit, dan terjeratnya perwira tinggi Polri dalam kasus korupsi.
"Karena memang banyak hal yang perlu dibenahi di institusi kepolisian. Saya kira dengan anggaran yang begitu besar sampai Rp40 triliun tanpa dikelola secara profesional dan penuh kehati-hatian saya kira memang berpotensi terjadi kebocoran disana-sini," tuntasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan, institusi Polri dan Parlemen sebagai dua lembaga terkorup di Indonesia.
Hal demikian dikatakan Adnan Pandu Praja saat acara Coffee Morning dengan tema 'Upaya Pemberatasan Korupsi dan Anatomi Korupsi Pada Pelaksanaan Pemilu', di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin, 16 September 2013.
"Ini suatu momentum bagi institusi kepolisian untuk melakukan pembenahan," kata Sudding di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2013).
Politikus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini mengatakan, banyak yang harus dibenahi dari Polri terlebih dengan anggaran yang tak sedikit, dan terjeratnya perwira tinggi Polri dalam kasus korupsi.
"Karena memang banyak hal yang perlu dibenahi di institusi kepolisian. Saya kira dengan anggaran yang begitu besar sampai Rp40 triliun tanpa dikelola secara profesional dan penuh kehati-hatian saya kira memang berpotensi terjadi kebocoran disana-sini," tuntasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan, institusi Polri dan Parlemen sebagai dua lembaga terkorup di Indonesia.
Hal demikian dikatakan Adnan Pandu Praja saat acara Coffee Morning dengan tema 'Upaya Pemberatasan Korupsi dan Anatomi Korupsi Pada Pelaksanaan Pemilu', di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin, 16 September 2013.
(lal)
