GBHN perlu dihidupkan kembali
Sabtu, 14 September 2013 - 09:42 WIB
GBHN perlu dihidupkan kembali
A
A
A
Sindonews.com - Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) perlu dihidupkan kembali. Pasalnya pemerintahan saat ini tidak memilik arah pembangunan yang jelas.
Wakil Ketua Kemompok DPD di MPR John Pieres mengatakan, saat ini Indonesia kehilangan arah. Pasalnya, visi misi dan proyeksi hanya dientukan oleh sekelompok orang.
"Arah pembangunan hanya berdasarkan idiologi partai. Nanti ganti presiden arah pembangunannya berubah kembali," katanya dalam Talk Show DPD Menyapa dengan Tema Pilpres 2014 dan Pro Kontra Perlunya GBHN di Gedung DPD, Sabtu (14/9/2013).
John mengatakan, pemerintah saat ini dalam menyelesaikan persoalan sifatnya hanya sementara. Tidak berjangka panjang. "Seperti memadamkan api saat kebaran saja. Karena tidak ada aturan seperti GBHN," katanya.
GBHN pada masa orde baru (orba) dahulu cukup bagus. Pasalnya pembangunannya terarah. GBHN memang menjadi karakter atau paradigmapolitik yang diciptakan untuk menentukan "roh" pembangunan. "Ada plus minusnya memang. Selama 32 tahun rezim itu tak tergoyahkan dan tidak demokratis," katanya.
Dia meminta, saat ini ada GBHN yang mengikat semua penyelenggara negara, termasuk DPD. Sehingga dalam hal ini DPD terlibat aktif juga di dalam pembangunan. "DPD ikut melahirkan GBHN. Kalau DPD tidak lagi melakukan apa yang diinginkan rakyat, demo saja," katanya.
Memang saat ini dalam hal pembangunan tergantung pada pemimpin. Sehingga menurut dia, masyarakat harus memilih pemilih yang memiliki kemampuan leadership, kecerdasan struktural dan prosedural. "Pemimpin yang amanah, jujur, bersih dan bertanggung jawab. Jangan pemimpin yang mencitrakan diri," katanya.
Wakil Ketua Kemompok DPD di MPR John Pieres mengatakan, saat ini Indonesia kehilangan arah. Pasalnya, visi misi dan proyeksi hanya dientukan oleh sekelompok orang.
"Arah pembangunan hanya berdasarkan idiologi partai. Nanti ganti presiden arah pembangunannya berubah kembali," katanya dalam Talk Show DPD Menyapa dengan Tema Pilpres 2014 dan Pro Kontra Perlunya GBHN di Gedung DPD, Sabtu (14/9/2013).
John mengatakan, pemerintah saat ini dalam menyelesaikan persoalan sifatnya hanya sementara. Tidak berjangka panjang. "Seperti memadamkan api saat kebaran saja. Karena tidak ada aturan seperti GBHN," katanya.
GBHN pada masa orde baru (orba) dahulu cukup bagus. Pasalnya pembangunannya terarah. GBHN memang menjadi karakter atau paradigmapolitik yang diciptakan untuk menentukan "roh" pembangunan. "Ada plus minusnya memang. Selama 32 tahun rezim itu tak tergoyahkan dan tidak demokratis," katanya.
Dia meminta, saat ini ada GBHN yang mengikat semua penyelenggara negara, termasuk DPD. Sehingga dalam hal ini DPD terlibat aktif juga di dalam pembangunan. "DPD ikut melahirkan GBHN. Kalau DPD tidak lagi melakukan apa yang diinginkan rakyat, demo saja," katanya.
Memang saat ini dalam hal pembangunan tergantung pada pemimpin. Sehingga menurut dia, masyarakat harus memilih pemilih yang memiliki kemampuan leadership, kecerdasan struktural dan prosedural. "Pemimpin yang amanah, jujur, bersih dan bertanggung jawab. Jangan pemimpin yang mencitrakan diri," katanya.
(stb)
