Presidential threshold tutup peluang capres alternatif
Jum'at, 13 September 2013 - 16:43 WIB
Presidential threshold tutup peluang capres alternatif
A
A
A
Sindonews.com - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai presidential threshold (ambang batas presidensial) tak diperlukan untuk Pemilu Presiden (Pilpres) 2014.
Menurutnya, keberadaan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) sudah cukup untuk memverifikasi kualitas partai sekaligus kadernya untuk pesta demokrasi tahun depan.
"Tidak perlu presidential threshold, padahal verifikasi parliamentary threshold itu cukup mampu untuk menyaring kualitas-kualitas partai. Itu sudah cukup. Tidak usah pakai presidensial threshold," katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (13/9/2013).
Wanita yang akrab disapa Wiwieq ini menilai kalau dengan adanya presidential threshold maka menutup peluang bagi calon presiden (capres) alternatif.
"Padahal lagi berjubel calon-calon alternatif yang bagus, jadi mohon diberikan ruang dan difasilitasi. Harus dapat mengakomoadai calon-calon bagus itu," terangnya.
Karena itu, Ia pun mendorong agar UU Pilpres direvisi agar presidential threshold ditiadakan untuk pesta demokrasi tahun depan.
"Presidential threshold itu yang mengkungkung semua partai, perlu direvisi untuk melepas presidential threshold dan dana kampanye," pungkasnya.
Menurutnya, keberadaan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) sudah cukup untuk memverifikasi kualitas partai sekaligus kadernya untuk pesta demokrasi tahun depan.
"Tidak perlu presidential threshold, padahal verifikasi parliamentary threshold itu cukup mampu untuk menyaring kualitas-kualitas partai. Itu sudah cukup. Tidak usah pakai presidensial threshold," katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (13/9/2013).
Wanita yang akrab disapa Wiwieq ini menilai kalau dengan adanya presidential threshold maka menutup peluang bagi calon presiden (capres) alternatif.
"Padahal lagi berjubel calon-calon alternatif yang bagus, jadi mohon diberikan ruang dan difasilitasi. Harus dapat mengakomoadai calon-calon bagus itu," terangnya.
Karena itu, Ia pun mendorong agar UU Pilpres direvisi agar presidential threshold ditiadakan untuk pesta demokrasi tahun depan.
"Presidential threshold itu yang mengkungkung semua partai, perlu direvisi untuk melepas presidential threshold dan dana kampanye," pungkasnya.
(lal)
