Lempar jumrah, Komisi VIII DPR minta petugas keamanan ditambah
Rabu, 11 September 2013 - 08:38 WIB
Lempar jumrah, Komisi VIII DPR minta petugas keamanan ditambah
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Komisi VIII DPR RI Ingrid Kansil mengakui, kegiatan lempar jumrah paling riskan jatuh korban, karena itu ia meminta agar jumlah petugas keamanan dan transportasi ditambah.
"Dari sekian banyak prosesi ibadah haji yang paling riskan ketika lempar jumrah (Jamarat) di Mina, ini karena seluruh jamaah haji dari berbagai penjuru dunia terkonsentrasi di satu titik," katanya saat dihubungi Sindonews, Selasa 11 September 2013 kemarin.
Tak hanya itu, politikus Partai Demokrat ini juga meminta kepada Kementerian Agama (Kemenag), agar petugas medis mengecek kesehatan para jamaah secara intens. Hal ini penting dilakukan untuk mengetahui kondisi terakhir setiap jamaah haji asal Indonesia.
"Sehingga ketika prosesi Jamarat berlangsung, jamaah yang diketahuinya sakit disarankan tidak melakukan Jamarat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan," terangnya.
Ia pun mengungkapkan kalau Komisi VIII DPR terus melakukan pengawasan haji, dan akan diadakan evaluasi bersama Kemenag khususnya Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU).
"Pengawasan haji kami lakukan dari awal sampai musim haji berakhir. Setelah itu diadakan evaluasi gabungan antara Komisi VIII DPR dengan Kemenag (Dirjen PHU)," tuntasnya.
"Dari sekian banyak prosesi ibadah haji yang paling riskan ketika lempar jumrah (Jamarat) di Mina, ini karena seluruh jamaah haji dari berbagai penjuru dunia terkonsentrasi di satu titik," katanya saat dihubungi Sindonews, Selasa 11 September 2013 kemarin.
Tak hanya itu, politikus Partai Demokrat ini juga meminta kepada Kementerian Agama (Kemenag), agar petugas medis mengecek kesehatan para jamaah secara intens. Hal ini penting dilakukan untuk mengetahui kondisi terakhir setiap jamaah haji asal Indonesia.
"Sehingga ketika prosesi Jamarat berlangsung, jamaah yang diketahuinya sakit disarankan tidak melakukan Jamarat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan," terangnya.
Ia pun mengungkapkan kalau Komisi VIII DPR terus melakukan pengawasan haji, dan akan diadakan evaluasi bersama Kemenag khususnya Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU).
"Pengawasan haji kami lakukan dari awal sampai musim haji berakhir. Setelah itu diadakan evaluasi gabungan antara Komisi VIII DPR dengan Kemenag (Dirjen PHU)," tuntasnya.
(stb)
