Pemilih siluman masih berpotensi di pemilu mendatang

Sindonews.com - Pemilih siluman diprediksi akan tetap ada pada pemilu mendatang. Pasalnya dalam proses pemutakhiran data baik panitia pemutakhiran data pemilih (pantarlih) dan sistem informasi data pemilih (sidalih) tidaklah maksimal.

Pengamat Politik, Lingkar Madani Untuk Indonesia (Lima), Ray Rangkuti mengatakan bahwa potensi adanya pemilih siluman pada pemilu mendatang tetap ada. Seperti yang telah dikatakn Komisi pemilihan umum (KPU) dalam daftar pemilih sementara hasil pembaharuan (DPSHP) masih ditemukan data ganda sebesar 1.8 juta.

Masih berpotensi karena pernyataan KPU masih ada data yang cacat. 1,8 data ganda itu besar. satu kursi sekitar 300 ribu. kalau 1.8 itu 6 kursi untuk DPR,” katanya saat dihubungi SINDO di Jakarta, Minggu, 8 September 2013.

Ray juga mengatakan terkait dengan data pemiloih sendiri tidak dapat semata-mata disalahkan KPU. Menurutnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga memiliki sumbangsih belum maksimalnya daftar pemilih.

“Program sidalihnya tidak maksimal tetapi kita harus akui bahwa bukan hanya kesalahgan KPU. Tetapi inputnya juga dipertanyakan dari awal. Karena semuanya sudah masuk komputerisasi apalagi sudah masuk E-KTP ya. Kan tinggal data-data setiap pemilih yang kurang 17 tahun dibuang dan sebagainya,” katanya.

Dia mengkritisi bahwa seharusnya pantarli sudah tidak dibutuhkan. Pasalnya, jika memang basis data awalnya maksimal. Menurutnya, pantarlih hanya menghambur-hamburkan anggaran semata.
“Ini kan seperti kembali ke manual. Proyek E-KTP buat apa yang triliunan. Pantarlih ini menunjukkan program eletroniknya tidakbagus. masa sudah ada elktronik-elektronik masih pakai pantarlih,” katanya.

Menanggapi bahwa sidalih dan pantarlih merupakan dua hal yang saling mendukung, Ray mengatakan hal tersebut hanyalah permainan kata-kata dari KPU. Menurutnya bagaimana jika memang pada akhirnya antara sidalih dan pantarlih ditemukan selisih data. Padahal di lapangan sendiri belum tentu pantarlih dapat maksimal.

“Nanti kalau di sidalih ada dan di manual ga ada, itu bagaiaman? Nanti kalau tidak sama dan tidak seimbang bagaimana?,” katanya.

Dia mengaku cukup repot terkait data pemilih ini. Pasalnya saat ini hanya unsure percaya terhadap kerja KPU tanpa dapat memverifikasinya.

“Agak repot karena unsurnya kita percaya bukan secara objektif kerja KPU dapat diterima. ini kan dua hal yang berbeda. Kan percaya saja dengan KPU tetapi tidak ada yang memverifikasi,” katanya.

Wakil Ketua Komisi II, Abdul Hakam Naja mengatakan terkait dengan data pemilih salah satu cara untuk menghindari adanya pemilih siluman adalah menyandingkan data baik dari pemerintah maupun KPU. Menyandingkan data yang diolah KPU dan data yang dimiliki pemerintah kemudian data terakhir dari pemilu atau pilkada.

“Akan kita cek update dari pantarlih, e-KTP, dari Sidalih. ini saya kira menjadi solusi yang menajdi problem sekarang ini,” katanya.

Dia mengatakan dalam hal pemutakhiran data terutama kinerja pantarlih menjadi soroton. Pasalnya pantarlih yang diajukan KPU memang cukup besar. “Kemudian Pantarlih kan sudah dari dulu. Ini kan berulang. Setiap pemilu dilakukan. Memang tinggal tersisas beberapa provinsi. ini akan menjadi sorotan kami. kami akan mengawal,” katanya.

Dia mengatakan dengan menyandingkan data maka akan dapat membersihkan data ganda dan lainnya. Pasalnya selama ini dari sistem E-KTP pun berhasil menyaring data-data ganda.

Dia menegaskan bahwa persolan data pemilih cukup sekali saja dan jangan sampai terulang kembali. Namun dia mengaku optimis karena persiapan terkait pendataan saat ini lebih siap dibanding pemilu 2009.

“Kita sampai membuat pansus daftar pemilih. Karena memang waktu itu menyadari belum ada sistem informasi yang dijalankan KPU. Semuanya manual. Sekarang lebih siap sehingga pemilu mendatang lebih bersih,” katanya.