Kemenag gunakan sistem undi untuk pemondokan haji
Rabu, 28 Agustus 2013 - 07:03 WIB
Kemenag gunakan sistem undi untuk pemondokan haji
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian Agama (Kemenag) melakukan metode qurah (undian) dalam menentukan pemondokan jemaah haji di Makkah.
Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali (SDA) mengatakan, qurah dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan dan transparasi, serta kesamaan pelayanan jemaah haji secara nasional.
Menurutnya, dengan pola pengaturan jemaah haji di pemondokan Makkah dilakukan secara undian, dinilai merupakan cara terbaik untuk transparasi pemerintah. "Kita ingin menunjukan sikap tidak pilih-pilih. Dengan memberikan rasa keadilan karena bervariasinya rumah jemaah yang tersedia," tandasnya saat ditemui di Kantor Kemenag, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2013).
SDA mengatakan, sistem qurah langsung dilakukan oleh komputerisasi yang menunjukan jemaah mendapatkan nomor Makhtab, nomor rumah dan wilayahnya sesuai nomor undiannya. Dengan demikian pola qurah disusun dengan mengakomodir aspek pemerataan daerah pada semua makhtab secara profesional sesuai jumlah kloter dan tipe pesawat.
"Sedangkan untuk kloter akhir dan kloter gabungan pada masing-masing embarkasih akan ditempatkan pada makhtab nomer urut akhir dan tidak dilakukan qurah. Secara spesifik dengan mensinkronkan antara jumlah kloter dan keterwakilan kapasitas pesawat secara profesional pada setiap tipe," ujarnya.
Berkaitan dengan ini, Menag juga menambahkan, nantinya di Makkah ada jemaah yang berpondokan berjarak lebih dari dua kilometer (Km), bahkan jaraknya berkisar 2,7 Km. Nantinya, lanjut dia, jemaah akan disediakan transportasi untuk mendekat ke Mesjidil haram.
"Para jemaah ini kebanyakan akan tinggal di wilayah Mahbas Jin, Rei' zakhir dan Bakhumatmah yang akan pelaksanaanya dari perusahaan bus SAPTCO dan Rawakhil. Kita tidak mau pada masa haji yang lalu tidak sedikit jamaah yang datang ke Masjidil Haram sekitar dua minggu sekali atau setiap Jumat. Karena jauhnya jaraknya," tegasnya.
Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali (SDA) mengatakan, qurah dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan dan transparasi, serta kesamaan pelayanan jemaah haji secara nasional.
Menurutnya, dengan pola pengaturan jemaah haji di pemondokan Makkah dilakukan secara undian, dinilai merupakan cara terbaik untuk transparasi pemerintah. "Kita ingin menunjukan sikap tidak pilih-pilih. Dengan memberikan rasa keadilan karena bervariasinya rumah jemaah yang tersedia," tandasnya saat ditemui di Kantor Kemenag, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2013).
SDA mengatakan, sistem qurah langsung dilakukan oleh komputerisasi yang menunjukan jemaah mendapatkan nomor Makhtab, nomor rumah dan wilayahnya sesuai nomor undiannya. Dengan demikian pola qurah disusun dengan mengakomodir aspek pemerataan daerah pada semua makhtab secara profesional sesuai jumlah kloter dan tipe pesawat.
"Sedangkan untuk kloter akhir dan kloter gabungan pada masing-masing embarkasih akan ditempatkan pada makhtab nomer urut akhir dan tidak dilakukan qurah. Secara spesifik dengan mensinkronkan antara jumlah kloter dan keterwakilan kapasitas pesawat secara profesional pada setiap tipe," ujarnya.
Berkaitan dengan ini, Menag juga menambahkan, nantinya di Makkah ada jemaah yang berpondokan berjarak lebih dari dua kilometer (Km), bahkan jaraknya berkisar 2,7 Km. Nantinya, lanjut dia, jemaah akan disediakan transportasi untuk mendekat ke Mesjidil haram.
"Para jemaah ini kebanyakan akan tinggal di wilayah Mahbas Jin, Rei' zakhir dan Bakhumatmah yang akan pelaksanaanya dari perusahaan bus SAPTCO dan Rawakhil. Kita tidak mau pada masa haji yang lalu tidak sedikit jamaah yang datang ke Masjidil Haram sekitar dua minggu sekali atau setiap Jumat. Karena jauhnya jaraknya," tegasnya.
(maf)
