Jelang pemilu rawan korupsi politik

Sindonews.com - Besarnya biaya politik dalam pemilihan umum (pemilu), membuat masyarakat harus mewaspadai perburuan rente atau uang oleh para aktor politik, pasalnya biaya politik kian meningkat.

Pengamat psikologi politik Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk mengatakan, rawannya terjadi perburuan rente akibat besarnya biaya politik akan meningkat menjelang pemilu. Sehingga saat ini masyarakat perlu mewaspadai agar hal ini tidak terjadi.

"Biaya politik kan makin meningkat, rawannya korupsi politik yang harus diwaspadai," katanya dalam Dialog Empat Pilar yang bertema Pengamalan Nilai-Nilai 4 Pilar dalam Meredam Berbagai Konflik di Tubuh NKRI di Gedung MPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2013).

Hamdi mengatakan, semakin mendekati pemilu, akan semakin banyak biaya yang dibutuhkan. Hal ini memang karena aktor politik butuh pembiayaan politik. "Ini yang perlu kita waspadai. Memang ini domain KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), tetapi kita perlu cermati juga bagaimana perputaran uang," ungkapnya.

Sebelumnya, Indikator Politik Indonesia (IPI) merilis hasil survei, dengan hasil bahwa partai politik (parpol) menjadi institusi politik yang paling tidak dipercaya oleh masyarakat.

Pengamat politik dari Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif dan Legislatif (Majelis) Sugiyanto mengatakan, jika hal tersebut terjadi, tidak perlu mempertanyakan lagi, kalau di Pemilu 2014 mendatang, golongan putih (golput) meningkat.

"Pasalnya, masyarakat tidak mempunyai pilihan lain, sedangkan yang ada hanyalah parpol yang diketahui sudah memiliki rekam jejak buruk di dunia hukum. Kemudian untuk masyarakat yang enggan menggunakan hak pilihnya, kemudian memilih untuk golput," kata Sugiyanto, saat dihubungi Sindonews, Rabu 24 Juli 2013.