Mensos minta masyarakat aktif atasi masalah sosial
Minggu, 25 Agustus 2013 - 18:47 WIB
Mensos minta masyarakat aktif atasi masalah sosial
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian Sosial (Kemensos) meminta kepada masyarakat berpartisipasi dalam mengatasi permasalahan sosial dinegeri ini. Peran aktif masyarakat ini akan mempercepat penanganan dan penyelesaian masalah sosial.
"Masalah sosial di masyarakat ini tidak bisa diselesaikan pemerintah dengan hanya mengandalkan dana APBD dan APBN. Itu butuh waktu yang panjang, antara 30-40 tahun baru teratasi. Peran aktif dan partisipasi masyarakat akan sangat menunjang percepatan penyelesaian persoalan sosial," kata Menteri Sosial (Mensos), Salim Segaf Aljufri, saat halal bihalal di Yayasan Pondok Pesantren dan Panti Asuhan Al Hikmah, Bangil, Kabupaten Pasuruan, Minggu (25/8/2013).
Menurut Mensos, pemerintah memiliki kewajiban dalam mengurus persoalan sosial sesuai dengan amanat UUD 1945. Namun karena banyak dan kompleknya persoalan sosial ini, dibutuhkan peran aktif dan kesadaran masyarakat dalam melakukan pendampingan masalah sosial.
"Sekitar 4,5 juta anak terlantar dan anak jalanan yang membutuhkan perhatian pemerintah. Ini tidak bisa terselesaikan dalam waktu 10 tahun jika hanya mengandalkan dana APBN dan APBD. Kita harus bergandengan tangan untuk mengatasi persoalan sosial dimasyarakat," tandas Salim.
Pihaknya berharap, keberadaan ponpes dan panti asuhan yang mengurus anak yatim piatu dan anak terlantar ini akan mempercepat penyelesaian persoalan sosial. Kemensos memberikan apresiasi kepada berbagai pihak yang turut serta dalam berpartisipasi aktif dalam mengentaskan kemiskinan.
Sehingga cita-cita negara dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial dapat segera tercapai.
Pada kesempatan tersebut, Mensos memberikan bantuan dana penguat bagi sepuluh lembaga kesejahteraan sosial. Dana ini diharapkan sebagai stimulan bagi pemerintah agar memberikan porsi anggaran untuk pengentasan masalah sosial.
Kesepuluh lembaga sosial diantaranya menerima bantuan berupa perlengkapan sekolah, alat tidur dan kebutuhan sehari-hari.
Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf, mengungkapkan, masyarakat yang berada digaris kemiskinan mencapai 133.000 dari 1,542 juta jiwa penduduk. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk membantu mengatasi persoalan kemiskinan tersebut dengan mengalokasikan anggaran di APBD.
"Penanggulangan kemiskinan diantaranya melalui program kelurga harapan (PKH) telah mencakup sebanyak 23.200 rumah tangga sangat miskin (RTSM) dan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni. Program ini juga melibatkan relawan dan partisipasi kelompok masyarakat," kata Bupati Irsyad Yusuf.
"Masalah sosial di masyarakat ini tidak bisa diselesaikan pemerintah dengan hanya mengandalkan dana APBD dan APBN. Itu butuh waktu yang panjang, antara 30-40 tahun baru teratasi. Peran aktif dan partisipasi masyarakat akan sangat menunjang percepatan penyelesaian persoalan sosial," kata Menteri Sosial (Mensos), Salim Segaf Aljufri, saat halal bihalal di Yayasan Pondok Pesantren dan Panti Asuhan Al Hikmah, Bangil, Kabupaten Pasuruan, Minggu (25/8/2013).
Menurut Mensos, pemerintah memiliki kewajiban dalam mengurus persoalan sosial sesuai dengan amanat UUD 1945. Namun karena banyak dan kompleknya persoalan sosial ini, dibutuhkan peran aktif dan kesadaran masyarakat dalam melakukan pendampingan masalah sosial.
"Sekitar 4,5 juta anak terlantar dan anak jalanan yang membutuhkan perhatian pemerintah. Ini tidak bisa terselesaikan dalam waktu 10 tahun jika hanya mengandalkan dana APBN dan APBD. Kita harus bergandengan tangan untuk mengatasi persoalan sosial dimasyarakat," tandas Salim.
Pihaknya berharap, keberadaan ponpes dan panti asuhan yang mengurus anak yatim piatu dan anak terlantar ini akan mempercepat penyelesaian persoalan sosial. Kemensos memberikan apresiasi kepada berbagai pihak yang turut serta dalam berpartisipasi aktif dalam mengentaskan kemiskinan.
Sehingga cita-cita negara dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial dapat segera tercapai.
Pada kesempatan tersebut, Mensos memberikan bantuan dana penguat bagi sepuluh lembaga kesejahteraan sosial. Dana ini diharapkan sebagai stimulan bagi pemerintah agar memberikan porsi anggaran untuk pengentasan masalah sosial.
Kesepuluh lembaga sosial diantaranya menerima bantuan berupa perlengkapan sekolah, alat tidur dan kebutuhan sehari-hari.
Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf, mengungkapkan, masyarakat yang berada digaris kemiskinan mencapai 133.000 dari 1,542 juta jiwa penduduk. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk membantu mengatasi persoalan kemiskinan tersebut dengan mengalokasikan anggaran di APBD.
"Penanggulangan kemiskinan diantaranya melalui program kelurga harapan (PKH) telah mencakup sebanyak 23.200 rumah tangga sangat miskin (RTSM) dan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni. Program ini juga melibatkan relawan dan partisipasi kelompok masyarakat," kata Bupati Irsyad Yusuf.
(kri)
