Hasil audit Hambalang jilid 2 rawan dipolitisasi
Minggu, 25 Agustus 2013 - 15:54 WIB
Hasil audit Hambalang jilid 2 rawan dipolitisasi
A
A
A
Sindonews.com - Mantan Ketua Komisi Informasi Pusat (KPI) Alamsyah Seragih meyakini, hasil audit II terkait proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, rawan untuk dijadikan kepentingan politik.
"Kalau informasi rahasia sudah ada di ruang publik, tidak ada jalan lain di negara manapun kecuali dengan dibuka langsung ke publik luar," kata Alamsyah di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (25/8/2013).
"Karena kalau tidak akan terjadi tawar menawar kepentingan politik nanti. Itu yang saya bilang, jangan bermain-main dengan api terhadap hasil audit ini baik pihak DPR maupun pihak lain," imbuhnya.
Menurut Alamsyah, hasil audit II BPK sudah terlanjur masuk ke DPR dan itu artinya sudah masuk ke ruang publik, maka hal tersebut harus terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemudian Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR harus menindaklanjuti laporan tersebut dengan menganalisa kemudian merekomendasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti hasil audit BPK.
"Karena sudah terlanjur di ruang publik. Salah satu caranya adalah, buka ke publik luas laporan audit ini. Kemudian BAKN di DPR harus segera bertindak untuk melakukan analisis dan merekomendasikan kemudian mendukung KPK utk menindaklanjuti audit dr BPK ini," tandasnya.
"Kalau informasi rahasia sudah ada di ruang publik, tidak ada jalan lain di negara manapun kecuali dengan dibuka langsung ke publik luar," kata Alamsyah di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (25/8/2013).
"Karena kalau tidak akan terjadi tawar menawar kepentingan politik nanti. Itu yang saya bilang, jangan bermain-main dengan api terhadap hasil audit ini baik pihak DPR maupun pihak lain," imbuhnya.
Menurut Alamsyah, hasil audit II BPK sudah terlanjur masuk ke DPR dan itu artinya sudah masuk ke ruang publik, maka hal tersebut harus terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemudian Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR harus menindaklanjuti laporan tersebut dengan menganalisa kemudian merekomendasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti hasil audit BPK.
"Karena sudah terlanjur di ruang publik. Salah satu caranya adalah, buka ke publik luas laporan audit ini. Kemudian BAKN di DPR harus segera bertindak untuk melakukan analisis dan merekomendasikan kemudian mendukung KPK utk menindaklanjuti audit dr BPK ini," tandasnya.
(maf)
