PAN bantah terlibat kasus Hambalang
Jum'at, 23 Agustus 2013 - 20:40 WIB
PAN bantah terlibat kasus Hambalang
A
A
A
Sindonews.com - Partai Amanat Nasional (PAN) mengaku, tidak pernah terlibat dengan kasus Sport Center Hambalang. Hal ini terkait adanya beberapa nama kader yang masuk dalam audit Hambalang tahap II, yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Kader PAN dengan tegas menolak kalau itu tentang memuluskan anggaran," jelas Ketua DPP PAN Viva Yoga Mauladi saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (23/8/2013).
Viva menambahkan, pihaknya telah melakukan klarifikasi terhadap nama-nama yang disebut dalam laporan BPK. Bahkan, Viva mengaku sempat menemani Eko Hendro Purnomo dan Primus Yustisio, saat dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Sudah klrafikasi tidak ada yang terlibat, clean and clear," tegasnya.
Saat dikofirmasi terkait, tudingan tandatangan yang diduga untuk meluluskan anggaran Hambalang, Viva menjawab hal itu adalah keputusan antara DPR dan Pemerintah. Bukanlah keputusan perorangan. "Ini keputusan DPR sebagai institusi,bukanlah individu anggota," terangnya.
Dia meminta rekaman rapat Komisi X bisa dibuka untuk membuktikan tudingan itu. Sebab, seluruh hasil rapat memiliki dokumentasi. "Itu pasti direkam, itu dibuka saja. Setahu saya, Eko menolak Hambalang," tegasnya.
"Kader PAN dengan tegas menolak kalau itu tentang memuluskan anggaran," jelas Ketua DPP PAN Viva Yoga Mauladi saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (23/8/2013).
Viva menambahkan, pihaknya telah melakukan klarifikasi terhadap nama-nama yang disebut dalam laporan BPK. Bahkan, Viva mengaku sempat menemani Eko Hendro Purnomo dan Primus Yustisio, saat dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Sudah klrafikasi tidak ada yang terlibat, clean and clear," tegasnya.
Saat dikofirmasi terkait, tudingan tandatangan yang diduga untuk meluluskan anggaran Hambalang, Viva menjawab hal itu adalah keputusan antara DPR dan Pemerintah. Bukanlah keputusan perorangan. "Ini keputusan DPR sebagai institusi,bukanlah individu anggota," terangnya.
Dia meminta rekaman rapat Komisi X bisa dibuka untuk membuktikan tudingan itu. Sebab, seluruh hasil rapat memiliki dokumentasi. "Itu pasti direkam, itu dibuka saja. Setahu saya, Eko menolak Hambalang," tegasnya.
(stb)
