Lucius: Korupsi tak pernah lepas dari kelompok politik
Kamis, 22 Agustus 2013 - 05:37 WIB
Lucius: Korupsi tak pernah lepas dari kelompok politik
A
A
A
Sindonews.com - Dugaan ada pihak lain selain Rudi Rubiandini dalam kasus suap SKK Migas terus menggelinding. Bahkan, beberapa kalangan menduga aliran dana SKK Migas mengalir ke salah satu partai penguasa.
Pengamat Politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mengatakan, sesungguhnya dalam setiap kasus korupsi, suap, dan gratifikasi tak jarang terjadi publik mengembangkan sebuah kasus berdasarkan noktah-noktah yang berhubungan satu sama lainnya.
"Kecenderungan publik untuk mereka-reka keterlibatan seseorang dalam kasus suap, gratifikasi, dan korupsi didasarkan pada fenomena umum korupsi di Indonesia yang selalu terkait dengan keterlibatan kelompok politik tertentu," ujarnya kepada Sindonews, Kamis (22/8/2013).
Dilanjutkannya, banyaknya kasus korupsi yang dilakukan bersama-sama membuat publik selalu saja yakin bahwa seorang koruptor yang tertangkap tangan pasti hanya salah satu dari sekelompok pelaku lain.
"Kasus suap atau gratifikasi yang diduga memicu penangkapan Rudi pun dibaca publik tidak mungkin hanya terkait Rudi semata. Apalagi jejaring data dan fakta yang memungkinkan dugaan keterlibatan pihak lain dengan mudah ditemukan publik," tandasnya.
Pertama, Rudi merupakan seorang pejabat dengan lingkup kerja yang dikenal basah. Kedua, Mafia dalam bisnis perminyakan selama ini sudah banyak diketahui publik.
"Ketiga, Rudi merupakan pejabat dengan hirarki kekuasaan yang berada di bawah Kementerian ESDM. Keempat Menteri ESDM merupakan seorang politikus Partai Demokrat," jelasnya.
Yang kelima, Partai Demokrat sedang sibuk menyelenggarakan konvensi untuk menjaring capres. Yang mana penyelenggaraan konvensi tersebut membutuhkan dana yang besar.
"Dan sejauh ini belum ada kejelasan mengenai sumber dana untuk konvensi dimaksud. Keenam, salah seorang anggota Komite Konvensi merupakan orang dari perusahaan yang diduga menyuap Rudi yakni PT Kernal Oil," pungkasnya.
Pengamat Politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mengatakan, sesungguhnya dalam setiap kasus korupsi, suap, dan gratifikasi tak jarang terjadi publik mengembangkan sebuah kasus berdasarkan noktah-noktah yang berhubungan satu sama lainnya.
"Kecenderungan publik untuk mereka-reka keterlibatan seseorang dalam kasus suap, gratifikasi, dan korupsi didasarkan pada fenomena umum korupsi di Indonesia yang selalu terkait dengan keterlibatan kelompok politik tertentu," ujarnya kepada Sindonews, Kamis (22/8/2013).
Dilanjutkannya, banyaknya kasus korupsi yang dilakukan bersama-sama membuat publik selalu saja yakin bahwa seorang koruptor yang tertangkap tangan pasti hanya salah satu dari sekelompok pelaku lain.
"Kasus suap atau gratifikasi yang diduga memicu penangkapan Rudi pun dibaca publik tidak mungkin hanya terkait Rudi semata. Apalagi jejaring data dan fakta yang memungkinkan dugaan keterlibatan pihak lain dengan mudah ditemukan publik," tandasnya.
Pertama, Rudi merupakan seorang pejabat dengan lingkup kerja yang dikenal basah. Kedua, Mafia dalam bisnis perminyakan selama ini sudah banyak diketahui publik.
"Ketiga, Rudi merupakan pejabat dengan hirarki kekuasaan yang berada di bawah Kementerian ESDM. Keempat Menteri ESDM merupakan seorang politikus Partai Demokrat," jelasnya.
Yang kelima, Partai Demokrat sedang sibuk menyelenggarakan konvensi untuk menjaring capres. Yang mana penyelenggaraan konvensi tersebut membutuhkan dana yang besar.
"Dan sejauh ini belum ada kejelasan mengenai sumber dana untuk konvensi dimaksud. Keenam, salah seorang anggota Komite Konvensi merupakan orang dari perusahaan yang diduga menyuap Rudi yakni PT Kernal Oil," pungkasnya.
(kri)
