KPU akui penyelenggaraan Pemilu di Papua banyak masalah
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui, jika penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) di Papua banyak masalah. Hal tersebut dibenarkan, Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiansyah.
Menurutnya, memang banyak problem di lapangan untuk melaksanakan Pemilu di Papua.
"Kami sudah mengkomunikaskan kepada Kementrian Dalam Negeri untuk mengatasi problem-problem tersebut," jelas Ferry saat ditemui di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (20/8/2013).
Ferry menambahkan, saat ini panitia melakukan pendataan Daftar Pemilih Sementara (DPS), terkait pengembangan data masih belum maksimal. Khusunya Papua dan Papua Barat.
"Jadi memang ini masalah teknis terkait letak geografis dan jaringan internet juga sulit. Kami sedang berproses dan melakukan upaya-upaya lebih baik lagi, dan KPUD-nya sudah terbentuk dan ketuanya berasal dari orang pegunungan, dan kami kawal kantor KPUD-nya biar pelaksanaannya optimal," paparnya.
Keterbatasan jaringan dan masalah geografis, lanjut Ferry, memang menjadi kendala besar di Papua. Namun, pihaknya berupaya membenahi kendala-kendala tersebut. "Jadi bahwa ada bolong dan ada problem, yuk kita benahi bareng-barenga," tegasnya.
Kendati demikian, Ferry meyakini akan ada perubahan dari proses pendataan DPS ke DPT. "Perubahan itu bisa berkurang atau bertambah. Berkurang itu terkait yang meninggal dunia, dan bertambah itu kan terkait usia 17 tahun yang bertambah," pungkasnya.
Menurutnya, memang banyak problem di lapangan untuk melaksanakan Pemilu di Papua.
"Kami sudah mengkomunikaskan kepada Kementrian Dalam Negeri untuk mengatasi problem-problem tersebut," jelas Ferry saat ditemui di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (20/8/2013).
Ferry menambahkan, saat ini panitia melakukan pendataan Daftar Pemilih Sementara (DPS), terkait pengembangan data masih belum maksimal. Khusunya Papua dan Papua Barat.
"Jadi memang ini masalah teknis terkait letak geografis dan jaringan internet juga sulit. Kami sedang berproses dan melakukan upaya-upaya lebih baik lagi, dan KPUD-nya sudah terbentuk dan ketuanya berasal dari orang pegunungan, dan kami kawal kantor KPUD-nya biar pelaksanaannya optimal," paparnya.
Keterbatasan jaringan dan masalah geografis, lanjut Ferry, memang menjadi kendala besar di Papua. Namun, pihaknya berupaya membenahi kendala-kendala tersebut. "Jadi bahwa ada bolong dan ada problem, yuk kita benahi bareng-barenga," tegasnya.
Kendati demikian, Ferry meyakini akan ada perubahan dari proses pendataan DPS ke DPT. "Perubahan itu bisa berkurang atau bertambah. Berkurang itu terkait yang meninggal dunia, dan bertambah itu kan terkait usia 17 tahun yang bertambah," pungkasnya.
(stb)