IMM tuding Pemerintah RI pro Amerika Serikat
Selasa, 20 Agustus 2013 - 14:31 WIB
IMM tuding Pemerintah RI pro Amerika Serikat
A
A
A
Sindonews.com - Lambannya Pemerintah Republik Indonesia (RI) dalam menyikapi konflik politik di Mesir dituding sebagai bentuk keberpihakan terhadap cara pandang negara adidaya Amerika Serikat (AS).
Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) menyebut pemerintah RI dicurigai berada pada poros Amerika dalam menyikapi konflik berdarah di Mesir.
"Konflik politik Mesir telah menimbulkan ratusan korban jiwa rakyat sipil. Sampai saat ini belum memperlihatkan tanda-tanda penyelesaian, malahan eksalasi konflik cenderung meningkat bahkan korban jiwa terus bertambah," ujar Ketua DPP IMM Razikin Juraid di Jakarta, Selasa (20/08/2013) siang.
Dia mengatakan, berbagai pihak telah mendesak militer mesir agar menghentikan aksi brutalnya yang merenggut nyawa masyarakat sipil. Bahkan beberapa negara menarik duta besarnya sebagai bentuk protes kepada pemerintah Mesir.
Di sisi lain, kata dia, Pemerintah RI belum menunjukkan sikap dan langkah-langkah yang lebih strategis untuk mencegah jatuhnya korban jiwa. Padahal dalam sejarah, hubungan diplomasi Indonesia dengan Mesir sudah terjalin sejak awal kemerdekaan Indonesia.
"Mesir adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto. Mesir bersedia menanggung kehidupan ekonomi warga Indonesia di Mesir diawal-awal kemerdekaan. Pemerintah Mesir juga memberikan fasilitas kepada diplomat dan pelajar Indonesia untuk mengumandangkan kemerdekaan RI," tuturnya.
"Sementara Pemerintah Indonesia lamban menyikapi peristiwa kekerasan. Kami mencuragai sikap politik luar negeri Pemerintah Indonesia ikut dalam skema dan cara pandang politik luar negeri AS terhada negara-negara Timur Tengah," imbuhnya.
Menurut dia, Amerika sangat berkepentingan terhadap konflik yang terjadi di Mesir. Bahkan Amerika mengintervensi konflik di Negara berbasis kaum muslimin itu.
"Kalau Pemerintah RI tidak segera keluar dari jebakan AS dalam menyikapi Mesir, itu adalah sebuah bentuk penghianatan sejarah dan pelanggaran konstitusi," tegasnya.
Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) menyebut pemerintah RI dicurigai berada pada poros Amerika dalam menyikapi konflik berdarah di Mesir.
"Konflik politik Mesir telah menimbulkan ratusan korban jiwa rakyat sipil. Sampai saat ini belum memperlihatkan tanda-tanda penyelesaian, malahan eksalasi konflik cenderung meningkat bahkan korban jiwa terus bertambah," ujar Ketua DPP IMM Razikin Juraid di Jakarta, Selasa (20/08/2013) siang.
Dia mengatakan, berbagai pihak telah mendesak militer mesir agar menghentikan aksi brutalnya yang merenggut nyawa masyarakat sipil. Bahkan beberapa negara menarik duta besarnya sebagai bentuk protes kepada pemerintah Mesir.
Di sisi lain, kata dia, Pemerintah RI belum menunjukkan sikap dan langkah-langkah yang lebih strategis untuk mencegah jatuhnya korban jiwa. Padahal dalam sejarah, hubungan diplomasi Indonesia dengan Mesir sudah terjalin sejak awal kemerdekaan Indonesia.
"Mesir adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto. Mesir bersedia menanggung kehidupan ekonomi warga Indonesia di Mesir diawal-awal kemerdekaan. Pemerintah Mesir juga memberikan fasilitas kepada diplomat dan pelajar Indonesia untuk mengumandangkan kemerdekaan RI," tuturnya.
"Sementara Pemerintah Indonesia lamban menyikapi peristiwa kekerasan. Kami mencuragai sikap politik luar negeri Pemerintah Indonesia ikut dalam skema dan cara pandang politik luar negeri AS terhada negara-negara Timur Tengah," imbuhnya.
Menurut dia, Amerika sangat berkepentingan terhadap konflik yang terjadi di Mesir. Bahkan Amerika mengintervensi konflik di Negara berbasis kaum muslimin itu.
"Kalau Pemerintah RI tidak segera keluar dari jebakan AS dalam menyikapi Mesir, itu adalah sebuah bentuk penghianatan sejarah dan pelanggaran konstitusi," tegasnya.
(lal)
