Daerah kurang perhatikan perkembangan PAUD

Sindonews.com - Peranan pemerintah daerah untuk mengembangkan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih rendah. Tercatat masih ada 25.834 desa yang tidak memiliki PAUD karena tidak adanya anggaran.

Dirjen PAUD Non Formal dan Informal (PAUDNI) Lydia Freyani Hawadie menjelaskan, pada tahun ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengalokasikan Rp676,2 miliar untuk pembinaan PAUD.

Sebanyak Rp324 miliar dari anggaran tersebut untuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD bagi 45.000 lembaga. “PAUD itu harus dibantu. Karena masa usia dini termasuk fase golden age bagi perkembangan anak,” katanya di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Senin (20/8/2013).

Lydia menambahkan, pihaknya juga mengalokasikan bantuan pendirian 1.491 lembaga PAUD baru tahun ini. Namun anggaran yang ada belum mampu menuntaskan program Satu Desa Satu PAUD. Tercatat hingga akhir 2012, masih ada 25.834 desa yang belum memiliki PAUD.

Jika diasumsikan, rata-rata setiap tahun dialokasikan bantuan sebanyak 1.491 lembaga, maka diperlukan waktu lebih dari 15 tahun untuk seluruh desa dapat terlayani. Lydia menerangkan, masalah ini terjadi karena dukungan pemerintah daerah masih rendah.

"Padahal sesuai dengan perjanjian Dakar, pada 2015 ada target 75 persen anak usia dini di Indonesia harus terlayani PAUD. Sementara saat ini rata-rata APK PAUD baru menyentuh angka 34,54 persen," ucapnya.

Untuk itu, dibutuhkan dukungan pemerintah daerah dalam mencapai target nasional tersebut. Hal ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. “Tidak cukup jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dibutuhkan pula alokasi anggaran dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Jangan pernah bilang tidak ada uang, ini hanya persoalan kepedulian dan kemauan,” tegasnya.