Pukat UGM menduga Sekjen Kementerian ESDM terlibat
Senin, 19 Agustus 2013 - 03:03 WIB
Pukat UGM menduga Sekjen Kementerian ESDM terlibat
A
A
A
Sindonews.com - Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Yogyakarta Hifdzil Alim menilai, jika Jero Wacik sudah menjawab mengenai uang USD200 ribu dollar itu, maka publik tidak bisa berspekulasi terlebih dahulu.
Harus tunggu penyidikan KPK dulu. Dia menjelaskan, penyitaan barang bukti termasuk uang itu belum tentu mengindikasikan keterlibatan seseorang. Melainkan untuk membuat terang sebuah tindakan pidana.
"Kalau uang USD200 ribu ditemukan di ruangan Sekjend, mungkin bisa diduga keterlibatan Sekjend. Tapi untuk keterlibatan menteri, sabar dulu ya. Kami tunggu hasil penyidikan KPK lebih lanjut," kata Hifdzil saat dihubungi SINDO, Minggu (18/8/13).
Dia melanjutkan, setiap pejabat di sekitar SKK Migas potensial diperiksa, termasuk menteri. Sepanjang hasil penyidikan KPK lebih lanjut mengindikasi keterlibatan pejabat di ESDM, maka mereka tidak boleh menolak jika diperiksa penyidik KPK. "Semua harus mau diperiksa," ujarnya.
Menanggapi kabar Sekjen ESDM yang tidak pernah berada di kantornya, atau menghilang pasca penggeledahan Rabu (14/8), dia menyarankan KPK harus mengejar yang bersangkutan. "Dicegah. Kalau perlu ditetapkan sebagai DPO," bebernya.
KPK, lanjutnya, wajib dan harus menuntaskan dan membongkar kasus suap ini termasuk korupsi sektor sektor migas sebagai bagian dari pengembangan kasus Rudi Rubiandini. Sebab, nilainya sangat besar. "Saya bertaruh, kalau ini berhasil, saya yakin APBN kita akan aman," tandasnya.
Harus tunggu penyidikan KPK dulu. Dia menjelaskan, penyitaan barang bukti termasuk uang itu belum tentu mengindikasikan keterlibatan seseorang. Melainkan untuk membuat terang sebuah tindakan pidana.
"Kalau uang USD200 ribu ditemukan di ruangan Sekjend, mungkin bisa diduga keterlibatan Sekjend. Tapi untuk keterlibatan menteri, sabar dulu ya. Kami tunggu hasil penyidikan KPK lebih lanjut," kata Hifdzil saat dihubungi SINDO, Minggu (18/8/13).
Dia melanjutkan, setiap pejabat di sekitar SKK Migas potensial diperiksa, termasuk menteri. Sepanjang hasil penyidikan KPK lebih lanjut mengindikasi keterlibatan pejabat di ESDM, maka mereka tidak boleh menolak jika diperiksa penyidik KPK. "Semua harus mau diperiksa," ujarnya.
Menanggapi kabar Sekjen ESDM yang tidak pernah berada di kantornya, atau menghilang pasca penggeledahan Rabu (14/8), dia menyarankan KPK harus mengejar yang bersangkutan. "Dicegah. Kalau perlu ditetapkan sebagai DPO," bebernya.
KPK, lanjutnya, wajib dan harus menuntaskan dan membongkar kasus suap ini termasuk korupsi sektor sektor migas sebagai bagian dari pengembangan kasus Rudi Rubiandini. Sebab, nilainya sangat besar. "Saya bertaruh, kalau ini berhasil, saya yakin APBN kita akan aman," tandasnya.
(stb)
