Komisi IX minta persoalan KB diurus pusat
Minggu, 18 Agustus 2013 - 20:10 WIB
Komisi IX minta persoalan KB diurus pusat
A
A
A
Sindonews.com - Anggota DPR Komisi IX Okky Asokawati mengatakan, kendala terbesar yang terjadi mengenai KB dan penduduk, ialah komunikasi yang tidak singkron antara BKKBN pusat dan pemda.
Hal ini dikarenakan sistem desentralisasi kebijakan yang dibuat dipusat tidak dialokasikan oleh pemda. "Pemda itu tidak melihat alangkah bahayanya jika hal ini tidak dilakukan secara maksimal, maka akan terjadi ledakan penduduk nantinya," katanya, Minggu (18/8/2013).
Menurut dia, banyak tenaga kerja KB dan penduduk di daerah disatukan dengan tugas lainnya. Di daerah luar jawa seperti Kalimantan, banyak petugas KB yang dijadikan satu dengan pekerja pertamanan, pemadam kebakaran dan petugas pemberdayaan perempuan.
"Ini menunjukan kebijakan pusat tidak dilakukan dengan baik oleh pemda. Sehingga banyak kebijakan yang tidak dilakukan, akibatnya penurunan ledakan penduduk menjadi sedikit," ujarnya.
Menjelang 2025, mantan peragawati ini mengtakan, saat Indonesia nantinya mendapatkan bonus demografi seharusnya mendapatkan penduduk yang produktif. Hal ini berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan masyarakatnya yang harus baik.
"Hal ini harus diimbangi dengan kemajuan yang akan dihadapi, bukan untuk membebankan negara," ungkapnya.
Untuk itu, lanjutnya, program KB harus tersentralisasi dan diatur oleh pusat. Dengan kontrol yang lebih baik ke daerah. "Perekrutan tetap dilakukan didaerah tetapi tetap menjadi tugas satu pintu, yaitu BKKBN pusat agar semuanya sistematik," tegasnya.
Hal ini dikarenakan sistem desentralisasi kebijakan yang dibuat dipusat tidak dialokasikan oleh pemda. "Pemda itu tidak melihat alangkah bahayanya jika hal ini tidak dilakukan secara maksimal, maka akan terjadi ledakan penduduk nantinya," katanya, Minggu (18/8/2013).
Menurut dia, banyak tenaga kerja KB dan penduduk di daerah disatukan dengan tugas lainnya. Di daerah luar jawa seperti Kalimantan, banyak petugas KB yang dijadikan satu dengan pekerja pertamanan, pemadam kebakaran dan petugas pemberdayaan perempuan.
"Ini menunjukan kebijakan pusat tidak dilakukan dengan baik oleh pemda. Sehingga banyak kebijakan yang tidak dilakukan, akibatnya penurunan ledakan penduduk menjadi sedikit," ujarnya.
Menjelang 2025, mantan peragawati ini mengtakan, saat Indonesia nantinya mendapatkan bonus demografi seharusnya mendapatkan penduduk yang produktif. Hal ini berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan masyarakatnya yang harus baik.
"Hal ini harus diimbangi dengan kemajuan yang akan dihadapi, bukan untuk membebankan negara," ungkapnya.
Untuk itu, lanjutnya, program KB harus tersentralisasi dan diatur oleh pusat. Dengan kontrol yang lebih baik ke daerah. "Perekrutan tetap dilakukan didaerah tetapi tetap menjadi tugas satu pintu, yaitu BKKBN pusat agar semuanya sistematik," tegasnya.
(stb)
