Din Syamsudin menduga atasan Rudi Rubiandini terlibat
Kamis, 15 Agustus 2013 - 16:59 WIB
Din Syamsudin menduga atasan Rudi Rubiandini terlibat
A
A
A
Sindonews.com - Seusai audiensi dengan petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsudin, memberi penjelasan adanya dugaan keterlibatan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik dalam kasus Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini.
Sekalipun tidak secara spesifik menyebutkan nama Jero Wacik, namun Din menilai dalam kasus suap yang melibatkan pejabat negara, biasanya terkait dengan pimpinan diatasnya.
"Biasanya dalam kasus seperti ini (suap pejabat) selalu ada hubungan sama yang diatasnya," kata Din, di kantor KPK, Jakarta, Kamis (15/8/2013).
Dia berharap KPK segera menelusuri keterlibatan pihak lain yang terkait dalam kasus tersebut sampai ke pimpinan tertinggi.
"Kami mendukung KPK, mudah-mudahan akan ditangkap yang lainnya. Bukan hanya ke samping tapi juga ke pucuknya," jelasnya.
Bukan itu saja, pria yang tercatat sebagai guru besar Fisip UIN Jakarta tersebut juga menyinggung pengelolaan Migas oleh pemerintah, yang rawan dengan praktik korupsi sehingga pemerintah selalu memilih opsi menaikkan harga BBM.
"Kalau tata migas bisa dibenahi tentu tidak perlu kenaikan BBM, apalagi dengan sikap yang lambat membuat harga melambung, ini juga yang perlu dilakukan. Karena ada mafianya harga BBM dinaikan" paparnya.
Sekalipun tidak secara spesifik menyebutkan nama Jero Wacik, namun Din menilai dalam kasus suap yang melibatkan pejabat negara, biasanya terkait dengan pimpinan diatasnya.
"Biasanya dalam kasus seperti ini (suap pejabat) selalu ada hubungan sama yang diatasnya," kata Din, di kantor KPK, Jakarta, Kamis (15/8/2013).
Dia berharap KPK segera menelusuri keterlibatan pihak lain yang terkait dalam kasus tersebut sampai ke pimpinan tertinggi.
"Kami mendukung KPK, mudah-mudahan akan ditangkap yang lainnya. Bukan hanya ke samping tapi juga ke pucuknya," jelasnya.
Bukan itu saja, pria yang tercatat sebagai guru besar Fisip UIN Jakarta tersebut juga menyinggung pengelolaan Migas oleh pemerintah, yang rawan dengan praktik korupsi sehingga pemerintah selalu memilih opsi menaikkan harga BBM.
"Kalau tata migas bisa dibenahi tentu tidak perlu kenaikan BBM, apalagi dengan sikap yang lambat membuat harga melambung, ini juga yang perlu dilakukan. Karena ada mafianya harga BBM dinaikan" paparnya.
(stb)
