SBY hanya berhentikan Rudi Rubiandini sementara
Kamis, 15 Agustus 2013 - 05:57 WIB
SBY hanya berhentikan Rudi Rubiandini sementara
A
A
A
Sindonews.com - Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini resmi diberhentikan sementara oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyusul penetapan Rudi sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Seperti dilansir laman setkab.go.id, pemberhentian sementara Rudi ditetapkan melalui penadatangan surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 93 Tahun 2013 tentang pemberhentian sementara Rudi Rubiandini sebagai Kepala SKK Migas oleh SBY, Rabu, 14 Juli 2013.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (14/8) menyebutkan, untuk selanjutnya, Presiden menunjuk Wakil Kepala SKK Migas Johanes Widjonarko untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala SKK Migas.
Jero menjelaskan, jika Kepala SKK Migas berhalangan tetap, maka Wakil Kepala yang akan menjalankan tugas sampai diangkat pejabat yang definitif. "Dengan penerbitan Keppres ini, maka industri migas tetap berjalan dan tidak ada kevakuman," jelas Jero.
Jero menjelaskan, industri migas ini strategis dengan memberikan penerimaan Rp1 triliun per hari. Oleh karena itu SKK Migas tidak boleh berhenti sehari pun. “Jadi, harus cepat," katanya.
Mengenai status sementara bagi Johanes Widjanarko untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala SKK, menurut Jero Wacik, karena pemerintah masih akan menunggu lebih lanjut keputusan hukum terhadap kasus Rudi. "Kalau nanti ada perkembangan lanjut dari KPK, maka akan menjadi pertimbangan kami," tuturnya.
Pemerintah, kata Jero, menyerahkan sepenuhnya kasus hukum yang menimpa Rudi Rubiandini kepada KPK. "Kami tidak akan menghalangi sedikitpun upaya KPK untuk menegakkan keadilan," tegas politikus elite Partai Demokrat ini.
Sebelumnya Menko Perekonomian Hatta Rajasa telah mengemukakan, sejauh ini belum ada keputusan definitif untuk menggantikan Rudi Rubiandini sebagai Kepala SKK Migas. Karena itu, sampai dengan ditetapkannya Kepala SKK Migas definitif, maka Wakil Kepala SKK Migas akan melaksanakan tugas sebagai Kepala SKK Migas.
"Aturannya begitu, sampai dengan ditetapkan kepala SKK migas definitif," ungkap Hatta.
Seperti dilansir laman setkab.go.id, pemberhentian sementara Rudi ditetapkan melalui penadatangan surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 93 Tahun 2013 tentang pemberhentian sementara Rudi Rubiandini sebagai Kepala SKK Migas oleh SBY, Rabu, 14 Juli 2013.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (14/8) menyebutkan, untuk selanjutnya, Presiden menunjuk Wakil Kepala SKK Migas Johanes Widjonarko untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala SKK Migas.
Jero menjelaskan, jika Kepala SKK Migas berhalangan tetap, maka Wakil Kepala yang akan menjalankan tugas sampai diangkat pejabat yang definitif. "Dengan penerbitan Keppres ini, maka industri migas tetap berjalan dan tidak ada kevakuman," jelas Jero.
Jero menjelaskan, industri migas ini strategis dengan memberikan penerimaan Rp1 triliun per hari. Oleh karena itu SKK Migas tidak boleh berhenti sehari pun. “Jadi, harus cepat," katanya.
Mengenai status sementara bagi Johanes Widjanarko untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala SKK, menurut Jero Wacik, karena pemerintah masih akan menunggu lebih lanjut keputusan hukum terhadap kasus Rudi. "Kalau nanti ada perkembangan lanjut dari KPK, maka akan menjadi pertimbangan kami," tuturnya.
Pemerintah, kata Jero, menyerahkan sepenuhnya kasus hukum yang menimpa Rudi Rubiandini kepada KPK. "Kami tidak akan menghalangi sedikitpun upaya KPK untuk menegakkan keadilan," tegas politikus elite Partai Demokrat ini.
Sebelumnya Menko Perekonomian Hatta Rajasa telah mengemukakan, sejauh ini belum ada keputusan definitif untuk menggantikan Rudi Rubiandini sebagai Kepala SKK Migas. Karena itu, sampai dengan ditetapkannya Kepala SKK Migas definitif, maka Wakil Kepala SKK Migas akan melaksanakan tugas sebagai Kepala SKK Migas.
"Aturannya begitu, sampai dengan ditetapkan kepala SKK migas definitif," ungkap Hatta.
(lal)
