Buruh lebih butuh kesejahteraan ketimbang hari libur nasional
Selasa, 30 Juli 2013 - 14:54 WIB
Buruh lebih butuh kesejahteraan ketimbang hari libur nasional
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Komisi IX DPR Poempida Hidayatulloh meminta pemerintah menunjukkan komitmen yang lebih riil kepada para buruh dan pekerja, tidak sekedar dalam tatanan pencitraan saja.
"Penetapan hari libur nasional tersebut pada dasarnya belum menunjukkan itikad holistik dari pemerintah untuk memberdayakan kaum buruh dan pekerja sebagaimana jargon pembangunan pemerintah yang 'pro poor, pro job and pro growth',” tegas Poempida menanggapi penetapan tanggal 1 Mei sebagai Hari Libur Nasional di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (30/7/2013).
Sebagaimana diwartakan Senin (29/7), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono resmi mengesahkan hari buruh internasional yang diperingati setiap 1 Mei sebagai hari libur nasional dan dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres).
Poempida mengatakan, secara prinsip dapat mendukung penetapan hari libur nasional tersebut, yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh segenap buruh dan pekerja di seluruh wilayah Indonesia.
Padahal, pada hakikatnya yang dibutuhkan oleh buruh dan pekerja pada saat ini adalah suatu kebijakan yang benar-benar berpihak pada terciptanya kesejahteraan bagi para buruh dan pekerja.
Lebih jauh, dikatakan politikus Partai Golkar ini, pemerintah juga harus segera secara pro-aktif melaksanakan berbagai upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang berkesinambungan. Sehingga, setiap angkatan kerja dapat terserap dan mendapatkan kepastian jenjang karir yang jelas.
Selain itu, tambah Poempida, pemerintah pun harus selalu meningkatkan pengawasan terhadap berbagai masalah ketenagakerjaan yang terjadi di berbagai sektor ekonomi, dan menciptakan kepastian dalam penegakan tata aturan ketenagakerjaan secara obyektif dan tegas.
"Pemerintah harus segera mengambil kebijakan tegas terhadap berbagai masalah ketenagakerjaan di lingkungan BUMN, sehingga tujuan pemberdayaan BUMN untuk kesejahteraan rakyat dapat tercipta secara menyeluruh mencakup masyarakat yang bekerja di lingkungan BUMN,” pungkasnya.
"Penetapan hari libur nasional tersebut pada dasarnya belum menunjukkan itikad holistik dari pemerintah untuk memberdayakan kaum buruh dan pekerja sebagaimana jargon pembangunan pemerintah yang 'pro poor, pro job and pro growth',” tegas Poempida menanggapi penetapan tanggal 1 Mei sebagai Hari Libur Nasional di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (30/7/2013).
Sebagaimana diwartakan Senin (29/7), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono resmi mengesahkan hari buruh internasional yang diperingati setiap 1 Mei sebagai hari libur nasional dan dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres).
Poempida mengatakan, secara prinsip dapat mendukung penetapan hari libur nasional tersebut, yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh segenap buruh dan pekerja di seluruh wilayah Indonesia.
Padahal, pada hakikatnya yang dibutuhkan oleh buruh dan pekerja pada saat ini adalah suatu kebijakan yang benar-benar berpihak pada terciptanya kesejahteraan bagi para buruh dan pekerja.
Lebih jauh, dikatakan politikus Partai Golkar ini, pemerintah juga harus segera secara pro-aktif melaksanakan berbagai upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang berkesinambungan. Sehingga, setiap angkatan kerja dapat terserap dan mendapatkan kepastian jenjang karir yang jelas.
Selain itu, tambah Poempida, pemerintah pun harus selalu meningkatkan pengawasan terhadap berbagai masalah ketenagakerjaan yang terjadi di berbagai sektor ekonomi, dan menciptakan kepastian dalam penegakan tata aturan ketenagakerjaan secara obyektif dan tegas.
"Pemerintah harus segera mengambil kebijakan tegas terhadap berbagai masalah ketenagakerjaan di lingkungan BUMN, sehingga tujuan pemberdayaan BUMN untuk kesejahteraan rakyat dapat tercipta secara menyeluruh mencakup masyarakat yang bekerja di lingkungan BUMN,” pungkasnya.
(kri)
