Tanpa BLSM, rakyat miskin bertambah 1,5 juta jiwa
Selasa, 30 Juli 2013 - 03:04 WIB
Tanpa BLSM, rakyat miskin bertambah 1,5 juta jiwa
A
A
A
Sindonews.com - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUIM) menilai, jika bahan bakar minyak (BBM) tidak diberikan kompensasi maka akan bertambah masyarakat miskin sekitar 820 ribu-1,5 juta.
Menurut Kepala Divisi Informasi dan Data LPEM FEUI, BLSM bukan menyelesaikan permasalahan yang sementara terjadi dan fokusnya meredakan kemiskinan dalam jangka waktu sementara guna pengentasan kemiskinan. Dia mengatakan, 25 persen golongan bawah atau 15,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) distrinbusinya tidak merata.
"Disini dilihat masyarakat papua menerima BLSM setengah dari penduduknya sendiri. Dan beberapa daerah ada tidak merata," ujarnya kepada SINDO, Senin (29/7/2013).
Teguh mengatakan, kompensasi BBM yang berlebihan tidak baik untuk rakyat miskin. Ia memandang, sama saja dengan BLSM yang dinilai sedikit over dalam mengantisipasi kenaikan bahan makanan yang biasa dikelola masyarakat miskin.
"Optimalnya BLSM sebesar 20-40 persen dari total dana kompensasi. Kompensasi yang diberikan 80 persennya seharusnya digunakan untuk jangka panjang dan 20 persen baru diberikan untuk jangka pendek," ucapnya.
Ia menilai, kompensasi BLSM sebesar 33,54 persen saat ini sedikit berlebihan. Menurutnya, infrastruktur pendidikan seharusnya lebih banyak diberikan dalam jangka panjang.
"Kesalahan BLSM dikarenakan human error tapi sedikit hal terjadi. Selain itu basis data PPLS 2011 dan kemiskinan sangat dinamis, pergerakan rumah tangga keluar masuk kemiskinan, kewenangan yang kecil bagi aparatur desa dalam pengelolaan data tersebut," kata dia.
Penggunaan data 2011 salah sasaran itu ada, dan dilihat di lapangan sangat besar melihat retur yang cukup signifikan. Dalam 2 tahun, 25 persen kemiskinan orang bisa keluar masuk masuk data kemiskinan. 22 persen selama 15 tahun miskin. Dengan kenaikan BBM masyarakat miskin bisa bertambah dua kali lipat masuk kedalam garis kemiskinan.
Lanjut dia, Hal ini menjadi kesinergisan antara pusat dan daerah baik dalam BSM dan TNP2K dalam memberikan data terpadu dan update untuk menyalurkan KPS. "Salah sasaran itu mungkin dan snagat mungkin, bagiamna akedepannya harus merata," ujarnya.
Menurut Kepala Divisi Informasi dan Data LPEM FEUI, BLSM bukan menyelesaikan permasalahan yang sementara terjadi dan fokusnya meredakan kemiskinan dalam jangka waktu sementara guna pengentasan kemiskinan. Dia mengatakan, 25 persen golongan bawah atau 15,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) distrinbusinya tidak merata.
"Disini dilihat masyarakat papua menerima BLSM setengah dari penduduknya sendiri. Dan beberapa daerah ada tidak merata," ujarnya kepada SINDO, Senin (29/7/2013).
Teguh mengatakan, kompensasi BBM yang berlebihan tidak baik untuk rakyat miskin. Ia memandang, sama saja dengan BLSM yang dinilai sedikit over dalam mengantisipasi kenaikan bahan makanan yang biasa dikelola masyarakat miskin.
"Optimalnya BLSM sebesar 20-40 persen dari total dana kompensasi. Kompensasi yang diberikan 80 persennya seharusnya digunakan untuk jangka panjang dan 20 persen baru diberikan untuk jangka pendek," ucapnya.
Ia menilai, kompensasi BLSM sebesar 33,54 persen saat ini sedikit berlebihan. Menurutnya, infrastruktur pendidikan seharusnya lebih banyak diberikan dalam jangka panjang.
"Kesalahan BLSM dikarenakan human error tapi sedikit hal terjadi. Selain itu basis data PPLS 2011 dan kemiskinan sangat dinamis, pergerakan rumah tangga keluar masuk kemiskinan, kewenangan yang kecil bagi aparatur desa dalam pengelolaan data tersebut," kata dia.
Penggunaan data 2011 salah sasaran itu ada, dan dilihat di lapangan sangat besar melihat retur yang cukup signifikan. Dalam 2 tahun, 25 persen kemiskinan orang bisa keluar masuk masuk data kemiskinan. 22 persen selama 15 tahun miskin. Dengan kenaikan BBM masyarakat miskin bisa bertambah dua kali lipat masuk kedalam garis kemiskinan.
Lanjut dia, Hal ini menjadi kesinergisan antara pusat dan daerah baik dalam BSM dan TNP2K dalam memberikan data terpadu dan update untuk menyalurkan KPS. "Salah sasaran itu mungkin dan snagat mungkin, bagiamna akedepannya harus merata," ujarnya.
(kri)
