Pakar HI: Penyadapan lumrah antar negara yang bermusuhan
Selasa, 30 Juli 2013 - 07:05 WIB
Pakar HI: Penyadapan lumrah antar negara yang bermusuhan
A
A
A
Sindonews.com - Pemberitaan Sydney Morning Herald terkait penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat mengikuti KTT G-20 di London cukup menyita perhatian berbagai kalangan di tanah air.
Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Pertahanan (Unhan) Bantarto Bandoro mengatakan, sadap-menyadap antar negara menjadi hal yang biasa dalam dunia internasional. Namun, hal itu biasa terjadi antar dua negara yang berseberangan atau memiliki hubungan diplomatis yang buruk.
"Itu hal lumrah, karena teknologi memunkinkan hal itu terjadi. Tapi biasanya itu terjadi antara dua negara yang selalu tidak pernah bebas dari permusuhan, macam China-AS, Rusia-AS," ujarnya kepada Sindonews, Senin (29/7/2013) malam.
Menurutnya, berbeda kasusnya dengan apa yang dilakukan Australia terhadap Indonesia. Sebab, kedua negara ini dikenal memiliki hubungan bilateral yang sangat baik selama ini.
"Dalam kasus Indonesia-Australia, perlu dilihat suasana hubungan pada waktu itu dan apa isu yang dibahas oleh mereka pada waktu itu," jelas Senior Research Fellow di ISEAS Singapore ini.
Lantas apakah pemutusan hubungan diplomatik menjadi solusi yang tepat jika informasi yang diungkap Sydney Morning Herald ternyata benar? Ia menjawab, pemutusan hubungan diplomatik bukan opsi yang rasional.
"Ongkos politik yang harus ditanggung oleh dua negara terlalu besar kalau mereka memilih putus hubungaan diplomatik. Karena itu untuk menghindari diplomatic spat, Indonesia dan Australia harus segera bertemu untuk membahas kasus itu,"
Seperti diketahui, berdasarkan pemberitaan di Sydney Morning Herald, Jumat 26 Juli 2013 lalu, penyadapan tersebut dilakukan terhadap pemimpin-pemimpin di negara Asia pasifik termasuk SBY, yang ingin menjabat Dewan PBB pasca lengser dari kursi presiden 2014 nanti.
Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Pertahanan (Unhan) Bantarto Bandoro mengatakan, sadap-menyadap antar negara menjadi hal yang biasa dalam dunia internasional. Namun, hal itu biasa terjadi antar dua negara yang berseberangan atau memiliki hubungan diplomatis yang buruk.
"Itu hal lumrah, karena teknologi memunkinkan hal itu terjadi. Tapi biasanya itu terjadi antara dua negara yang selalu tidak pernah bebas dari permusuhan, macam China-AS, Rusia-AS," ujarnya kepada Sindonews, Senin (29/7/2013) malam.
Menurutnya, berbeda kasusnya dengan apa yang dilakukan Australia terhadap Indonesia. Sebab, kedua negara ini dikenal memiliki hubungan bilateral yang sangat baik selama ini.
"Dalam kasus Indonesia-Australia, perlu dilihat suasana hubungan pada waktu itu dan apa isu yang dibahas oleh mereka pada waktu itu," jelas Senior Research Fellow di ISEAS Singapore ini.
Lantas apakah pemutusan hubungan diplomatik menjadi solusi yang tepat jika informasi yang diungkap Sydney Morning Herald ternyata benar? Ia menjawab, pemutusan hubungan diplomatik bukan opsi yang rasional.
"Ongkos politik yang harus ditanggung oleh dua negara terlalu besar kalau mereka memilih putus hubungaan diplomatik. Karena itu untuk menghindari diplomatic spat, Indonesia dan Australia harus segera bertemu untuk membahas kasus itu,"
Seperti diketahui, berdasarkan pemberitaan di Sydney Morning Herald, Jumat 26 Juli 2013 lalu, penyadapan tersebut dilakukan terhadap pemimpin-pemimpin di negara Asia pasifik termasuk SBY, yang ingin menjabat Dewan PBB pasca lengser dari kursi presiden 2014 nanti.
(kri)
