SBY: Jenderal jangan tekan penegak hukum
Senin, 29 Juli 2013 - 10:32 WIB
SBY: Jenderal jangan tekan penegak hukum
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan agar berbagai pihak tidak melakukan penekanan atau intervensi terhadap penegak hukum, termasuk para jenderal hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM).
"Saya mengajak penguasa, politikus, jenderal, LSM & pers untuk tidak menekan penegak hukum. Biarkan hukum dan keadilan bicara," ujar SBY dalam akun Twitter @SBYudhoyono, 28 Juli 2013.
Dalam akun media sosial tersebut SBY menyatakan dukungannya kepada hakim yang kerap mendapatkan tekanan dari berbagai kalangan yang terkait kasus hukum yang tengah di sidangkan di pengadilan.
"Laporkan kepada saya apabila hakim alami teror atau ancaman, negara tidak akan biarkan," tegas SBY.
SBY juga berbicara soal peradilan di negeri ini. Dia menilai keadilan itu sederhana. "Keadilan itu sederhana, nyatakan yang salah itu salah & benar itu benar. Jangan dibalik-balik," ucap SBY.
Dalam penanganan kasus hukum di negeri ini, SBY mengaku banyak masyarakat yang mengeluhkan media massa yang dinilai turut menghakimi kasus hukum yang tengah mendapat sorotan publik. Namun hal itu dibantahnya.
"Banyak aduan dari masyarakat seperti penghakiman oleh media dalam kasus-kasus yang terjadi. Itu salah, hanya hakim yang bisa putuskan dalam pengadilan," kata dia.
Selain itu SBY mengingatkan kepada aparatur penegak hukum, baik Polri, Kejaksaan, KPK, dan Pengadilan, untuk dapat menjaga kerahasiaan dokumen hukum yang dapat mengganggu jalannya persidangan suatu kasus.
"Sering pula isi BAP sebuah kasus tersebar ke media & diketahui publik luas. Itu dokumen rahasia. Keadilan terganggu," ucap dia.
Lebih lanjut SBY mengatakan, keputusan hakim dalam persidangan kerap dianggap tidak adil, meskipun keputusan hakim adalah keadilan yang bersifat universal. Sehingga jika ada kejanggalan dalam putusan pengadilan, tentu putusan itu mendapat banyak sorotan publik.
Ketidakadilan putusan pengadilan juga dikeluhkan banyak kepala daerah yang menghadapi kasus hukum. SBY mengatakan, kepala daerah menilai hakim terkesan mencari-cari kesalahan yang sebenarnya tidak ada. Kemudian munculnya oknum apart hukum yang menawarkan solusi melalui cara memeras dan lain sebagainya. "Harus kita lawan," tandas SBY.
"Saya mengajak penguasa, politikus, jenderal, LSM & pers untuk tidak menekan penegak hukum. Biarkan hukum dan keadilan bicara," ujar SBY dalam akun Twitter @SBYudhoyono, 28 Juli 2013.
Dalam akun media sosial tersebut SBY menyatakan dukungannya kepada hakim yang kerap mendapatkan tekanan dari berbagai kalangan yang terkait kasus hukum yang tengah di sidangkan di pengadilan.
"Laporkan kepada saya apabila hakim alami teror atau ancaman, negara tidak akan biarkan," tegas SBY.
SBY juga berbicara soal peradilan di negeri ini. Dia menilai keadilan itu sederhana. "Keadilan itu sederhana, nyatakan yang salah itu salah & benar itu benar. Jangan dibalik-balik," ucap SBY.
Dalam penanganan kasus hukum di negeri ini, SBY mengaku banyak masyarakat yang mengeluhkan media massa yang dinilai turut menghakimi kasus hukum yang tengah mendapat sorotan publik. Namun hal itu dibantahnya.
"Banyak aduan dari masyarakat seperti penghakiman oleh media dalam kasus-kasus yang terjadi. Itu salah, hanya hakim yang bisa putuskan dalam pengadilan," kata dia.
Selain itu SBY mengingatkan kepada aparatur penegak hukum, baik Polri, Kejaksaan, KPK, dan Pengadilan, untuk dapat menjaga kerahasiaan dokumen hukum yang dapat mengganggu jalannya persidangan suatu kasus.
"Sering pula isi BAP sebuah kasus tersebar ke media & diketahui publik luas. Itu dokumen rahasia. Keadilan terganggu," ucap dia.
Lebih lanjut SBY mengatakan, keputusan hakim dalam persidangan kerap dianggap tidak adil, meskipun keputusan hakim adalah keadilan yang bersifat universal. Sehingga jika ada kejanggalan dalam putusan pengadilan, tentu putusan itu mendapat banyak sorotan publik.
Ketidakadilan putusan pengadilan juga dikeluhkan banyak kepala daerah yang menghadapi kasus hukum. SBY mengatakan, kepala daerah menilai hakim terkesan mencari-cari kesalahan yang sebenarnya tidak ada. Kemudian munculnya oknum apart hukum yang menawarkan solusi melalui cara memeras dan lain sebagainya. "Harus kita lawan," tandas SBY.
(lal)
