Bawaslu ingatkan KPU soal pemilih hantu
Senin, 29 Juli 2013 - 09:23 WIB
Bawaslu ingatkan KPU soal pemilih hantu
A
A
A
Sindonews.com - Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daniel Zuchron mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), bahwa persoalan pemilu mendatang masih sekitar daftar pemilih tetap (DPT).
Menurut Daniel, persoalan utama DPT terletak pada validasi data. Sehingga hal tersebut harus menjadi prioritas dan perhatian KPU. Akurasi data sangat diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pemilu, agar berjalan dengan aman, lancar dan damai. Karena itu, ia menghimbau agar KPU bersikap transparan.
"Saya kira soal DPT akan jadi isu yang krusial pada pemilu tahun depan. Akurasi data amat penting, tidak ada toleransi kesalahan tentang masalah ini. Jangan sampai data yang masuk tidak benar, akibatnya akan ada banyak pemilih hantu. Dan hal itu berpotensi disalahgunakan," ungkap Daniel di kantor Bawaslu, Jakarta, Senin (29/7/2013).
Lebih jauh Daniel menjelaskan, persoalan DPT sejatinya terjadi pada level paling rendah, yaitu dalam tingkat desa atau kelurahan, dimana terdapat tempat pemungutan suara (TPS).
"Ada sekitar 70 ribuan desa dan kelurahan. Di situlah peristiwa DPT berlangsung, ada potensi terjadi konflik mengingat jenjang hierarki pengumpulan data yang panjang. Namun, Bawaslu akan tetap mengantisipasi hal tersebut. Dengan cara mengawasi pemutakhiran data pemilih," ungkap Daniel.
Sebelumnya, KPU melalui jadwal tahapan pemilu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberi masukan terkait daftar pemilih sementara (DPS), sampai tanggal 1 Agustus 2013.
Masukan dari masyarakat tersebut diperoleh dari hasil pengumuman DPS yang terpasang disetiap kelurahan, desa dan berakhir pada 24 Juli 2013 lalu.
Menurut Daniel, persoalan utama DPT terletak pada validasi data. Sehingga hal tersebut harus menjadi prioritas dan perhatian KPU. Akurasi data sangat diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pemilu, agar berjalan dengan aman, lancar dan damai. Karena itu, ia menghimbau agar KPU bersikap transparan.
"Saya kira soal DPT akan jadi isu yang krusial pada pemilu tahun depan. Akurasi data amat penting, tidak ada toleransi kesalahan tentang masalah ini. Jangan sampai data yang masuk tidak benar, akibatnya akan ada banyak pemilih hantu. Dan hal itu berpotensi disalahgunakan," ungkap Daniel di kantor Bawaslu, Jakarta, Senin (29/7/2013).
Lebih jauh Daniel menjelaskan, persoalan DPT sejatinya terjadi pada level paling rendah, yaitu dalam tingkat desa atau kelurahan, dimana terdapat tempat pemungutan suara (TPS).
"Ada sekitar 70 ribuan desa dan kelurahan. Di situlah peristiwa DPT berlangsung, ada potensi terjadi konflik mengingat jenjang hierarki pengumpulan data yang panjang. Namun, Bawaslu akan tetap mengantisipasi hal tersebut. Dengan cara mengawasi pemutakhiran data pemilih," ungkap Daniel.
Sebelumnya, KPU melalui jadwal tahapan pemilu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberi masukan terkait daftar pemilih sementara (DPS), sampai tanggal 1 Agustus 2013.
Masukan dari masyarakat tersebut diperoleh dari hasil pengumuman DPS yang terpasang disetiap kelurahan, desa dan berakhir pada 24 Juli 2013 lalu.
(stb)
