Praktik politik berbasis agama kian memprihatinkan
Jum'at, 26 Juli 2013 - 18:54 WIB
Praktik politik berbasis agama kian memprihatinkan
A
A
A
Sindonews.com - Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, gerakan politik Islam di Indonesia beberapa tahun terakhir, mulai memperlihatkan sebuah keprihatinan bagi perkembangan politik Islam di masa depan.
Direktur Eksekutif Maarif Institute, Fajar Riza Ul Haq menilai, akhir-akhir ini perilaku kumuh Islam politik sering mendapatkan kecaman dari publik, terutama terkait erat dengan persoalan moral yang telah menampar wajah Islam di Indonesia.
"Praktik politik kumuh tidak hanya diidap oleh para politisi pada umumnya, namun juga telah menjamur di kalangan politisi yang berlabel Islam dan mengusung isu dakwah dalam pencitraannya," kata Fajar dalam diskusi HTI dan PKS Menuai Kritik: Perilaku Gerakan Islam Politik Indonesia di Maarif Institute, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (26/7/2013).
Fajar mencontohkan, seperti kasus korupsi yang beberapa waktu lalu menimpa mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq, bersama dengan koleganya, Ahmad Fathanah sebagai tersangka dalam kasus suap impor daging sapi di Kementerian Pertanian (Kementan).
Menurutnya, hal ini membuat keprihatinan tersendiri dalam gerakan Islam politik. Selain itu, pada saat yang sama, Fajar mengatakan, publik telah gagal untuk memahami perilaku elite parpol yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai universal Islam tentang keadilan.
Kemudian keberpihakan terhadap kelompok yang tertindas, kesejahteraan rakyat, toleransi dan anti-diskriminasi yang sudah sepatutnya menjadi bagian integral dari perjuangan politik mereka.
"Kita sangat sulit menemukan realitas keberpihakan mereka terhadap kelompok minoritas yang tertindak di Indonesia, seperti yang menimpa kaum Syiah di Sampang dan jamaah Ahmadiyah, serta kepedulian mereka pada kondisi ekonomi rakyat kecil yang semakin sulit," tandasnya.
Direktur Eksekutif Maarif Institute, Fajar Riza Ul Haq menilai, akhir-akhir ini perilaku kumuh Islam politik sering mendapatkan kecaman dari publik, terutama terkait erat dengan persoalan moral yang telah menampar wajah Islam di Indonesia.
"Praktik politik kumuh tidak hanya diidap oleh para politisi pada umumnya, namun juga telah menjamur di kalangan politisi yang berlabel Islam dan mengusung isu dakwah dalam pencitraannya," kata Fajar dalam diskusi HTI dan PKS Menuai Kritik: Perilaku Gerakan Islam Politik Indonesia di Maarif Institute, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (26/7/2013).
Fajar mencontohkan, seperti kasus korupsi yang beberapa waktu lalu menimpa mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq, bersama dengan koleganya, Ahmad Fathanah sebagai tersangka dalam kasus suap impor daging sapi di Kementerian Pertanian (Kementan).
Menurutnya, hal ini membuat keprihatinan tersendiri dalam gerakan Islam politik. Selain itu, pada saat yang sama, Fajar mengatakan, publik telah gagal untuk memahami perilaku elite parpol yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai universal Islam tentang keadilan.
Kemudian keberpihakan terhadap kelompok yang tertindas, kesejahteraan rakyat, toleransi dan anti-diskriminasi yang sudah sepatutnya menjadi bagian integral dari perjuangan politik mereka.
"Kita sangat sulit menemukan realitas keberpihakan mereka terhadap kelompok minoritas yang tertindak di Indonesia, seperti yang menimpa kaum Syiah di Sampang dan jamaah Ahmadiyah, serta kepedulian mereka pada kondisi ekonomi rakyat kecil yang semakin sulit," tandasnya.
(maf)
