Sistem Pemilu 2014 membingungkan masyarakat
Sabtu, 27 Juli 2013 - 01:02 WIB
Sistem Pemilu 2014 membingungkan masyarakat
A
A
A
Sindonews.com - Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) menilai, sistem pemilihan umum (pemilu) yang diterapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) banyak belum dipahami masyarakat. Dari itu, KPU harus sosialisasi proses dan tahapan pemilu.
Menurut Koordinator Nasional JPPR Afifudin, masyarakat sebagai hak penentu pemilu harus mendapatkan informasi yang menyeluruh terkait tahapan pemilu. Sehingga, kualitas Pemilu 2014 menjadi lebih baik jika dibandingkan pemilu sebelumnya.
"Banyak rakyat tak paham sistem pemilu, maka wajar jika hasil pemilu nanti dipertanyakan," kata Afif, kepada Sindonews, Jumat (26/7/2013).
Beberapa sistem yang membingungkan masyarakat termasuk soal data daftar pemilih sementara (DPS). Pasalnya, DPS yang diumumkan dimasyarakat di tingkat kelurahan atau desa masih belum memiliki akurasi data yang kuat, sehingga kasus yang muncul adalah soal daftar nama ganda.
Selain itu, sosialisasi tahapan dan jadwal pemilu hasil kebijakan KPU juga masih cukup membingungkan masyarakat. Pasalnya, sistem online tidak semuanya bisa diakses oleh masyarakat luas apalagi yang tinggal didaerah pedesaan.
"Masyarakat kan hanya lihat yang manual di kelurahan. Kalau sistem online termasuk soal jadwal dan tahapan pemilu, susah masyarakat itu mendapat informasi yang jelas," ujarnya.
Dengan demikian, JPPR menyarankan kepada penyelenggara Pemilu (KPU) agar panitia pemilu yang bertugas di lapangan sekaligus menginformasikan langsung kepada masyarakat, terkait sistem yang diterapkan KPU.
Menurut Koordinator Nasional JPPR Afifudin, masyarakat sebagai hak penentu pemilu harus mendapatkan informasi yang menyeluruh terkait tahapan pemilu. Sehingga, kualitas Pemilu 2014 menjadi lebih baik jika dibandingkan pemilu sebelumnya.
"Banyak rakyat tak paham sistem pemilu, maka wajar jika hasil pemilu nanti dipertanyakan," kata Afif, kepada Sindonews, Jumat (26/7/2013).
Beberapa sistem yang membingungkan masyarakat termasuk soal data daftar pemilih sementara (DPS). Pasalnya, DPS yang diumumkan dimasyarakat di tingkat kelurahan atau desa masih belum memiliki akurasi data yang kuat, sehingga kasus yang muncul adalah soal daftar nama ganda.
Selain itu, sosialisasi tahapan dan jadwal pemilu hasil kebijakan KPU juga masih cukup membingungkan masyarakat. Pasalnya, sistem online tidak semuanya bisa diakses oleh masyarakat luas apalagi yang tinggal didaerah pedesaan.
"Masyarakat kan hanya lihat yang manual di kelurahan. Kalau sistem online termasuk soal jadwal dan tahapan pemilu, susah masyarakat itu mendapat informasi yang jelas," ujarnya.
Dengan demikian, JPPR menyarankan kepada penyelenggara Pemilu (KPU) agar panitia pemilu yang bertugas di lapangan sekaligus menginformasikan langsung kepada masyarakat, terkait sistem yang diterapkan KPU.
(maf)
