Fitra: Audit terhadap proyek Pantura minim
Senin, 22 Juli 2013 - 06:02 WIB
Fitra: Audit terhadap proyek Pantura minim
A
A
A
Sindonews.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menduga potensi penyimpangan proyek jalur Pantai Utara Jawa (Pantura) sangat besar. Disebutkan, hal itu bisa terjadi karena pengawasan yang sangat longgar.
Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai luput memberi perhatian terhadap proyek ini, padahal perbaikan sudah terjadi dari tahun ke tahun. Fitra pun menyayangkan anggota DPR yang mudah memberikan persetujuan anggaran untuk perbaikan jalur Pantura ini.
"Terlalu gampang sekali. Hal ini bisa dilihat dari audit terhadap proyek Pantura minim, dan tidak ada evaluasi dari anggota DPR," ujar Direktur Advokasi dan Investigasi Fitra Ucok Sky Khadafi kepada Sindonews, Minggu (21/7/2013) malam.
Menurutnya, biasanya pihak Kementerian PU punya dalih untuk menutupi adanya penyimpangan ini, karena kerusakan jalur Pantura itu disebabkan padatnya kendaraan. Dalih lainnya, kendaraan yang melintas selalu kelebihan muatan sehingga membuat jalan cepat rusak.
"Alasannya tentu curah hujan kadang-kadang tinggi. Alasan lainnya bisa karena jeleknya drainase di sepanjang jalur Pantura," tandas Ucok.
Ia menilai, seharusnya Komisi V DPR bisa mendorong dibangunnya drainase di sisi jalur Pantura agar tidak ada menjadi alibi Kementerian PU.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku mengendus adanya potensi dugaan korupsi dalam perbaikan infrastruktur jalur Pantura.
"Diduga ada potensi korupsi, yes. Tapi KPK masih dalam kajian-kajian," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto saat buka bersama dengan wartawan di Kantor KPK, Jakarta, Jumat 19 Juli 2013.
Kendati demikian, kasus dugaan korupsi masih dalam tahap pengkajian. Ia menjelaskan, jika ada data yang akurat maka KPK segera menindaklanjuti. Tapi sampai saat ini masih belum sampai ke tahap penindakan.
"Kalau emang ada yang akurat mengenai ini, kita dorong kasus ini untuk kajian lebih lanjut di dumas (pengaduan masyarakat," tambahnya.
Saat ini, sambung mantan pengacara LPS ini, KPK masih mengumpulkan informasi terkait dugaan korupsi jalur Pantura. Dijelaskannya, belum ada kesimpulan dari proyek perbaikan jalur Pantura tersebut.
"KPK kumpulkan informasi siapa pengusaha yang buat jalan itu, jangan-jangan proyeknya sama, dibuat oleh perusahaan yang sama," tukas Bambang.
Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai luput memberi perhatian terhadap proyek ini, padahal perbaikan sudah terjadi dari tahun ke tahun. Fitra pun menyayangkan anggota DPR yang mudah memberikan persetujuan anggaran untuk perbaikan jalur Pantura ini.
"Terlalu gampang sekali. Hal ini bisa dilihat dari audit terhadap proyek Pantura minim, dan tidak ada evaluasi dari anggota DPR," ujar Direktur Advokasi dan Investigasi Fitra Ucok Sky Khadafi kepada Sindonews, Minggu (21/7/2013) malam.
Menurutnya, biasanya pihak Kementerian PU punya dalih untuk menutupi adanya penyimpangan ini, karena kerusakan jalur Pantura itu disebabkan padatnya kendaraan. Dalih lainnya, kendaraan yang melintas selalu kelebihan muatan sehingga membuat jalan cepat rusak.
"Alasannya tentu curah hujan kadang-kadang tinggi. Alasan lainnya bisa karena jeleknya drainase di sepanjang jalur Pantura," tandas Ucok.
Ia menilai, seharusnya Komisi V DPR bisa mendorong dibangunnya drainase di sisi jalur Pantura agar tidak ada menjadi alibi Kementerian PU.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku mengendus adanya potensi dugaan korupsi dalam perbaikan infrastruktur jalur Pantura.
"Diduga ada potensi korupsi, yes. Tapi KPK masih dalam kajian-kajian," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto saat buka bersama dengan wartawan di Kantor KPK, Jakarta, Jumat 19 Juli 2013.
Kendati demikian, kasus dugaan korupsi masih dalam tahap pengkajian. Ia menjelaskan, jika ada data yang akurat maka KPK segera menindaklanjuti. Tapi sampai saat ini masih belum sampai ke tahap penindakan.
"Kalau emang ada yang akurat mengenai ini, kita dorong kasus ini untuk kajian lebih lanjut di dumas (pengaduan masyarakat," tambahnya.
Saat ini, sambung mantan pengacara LPS ini, KPK masih mengumpulkan informasi terkait dugaan korupsi jalur Pantura. Dijelaskannya, belum ada kesimpulan dari proyek perbaikan jalur Pantura tersebut.
"KPK kumpulkan informasi siapa pengusaha yang buat jalan itu, jangan-jangan proyeknya sama, dibuat oleh perusahaan yang sama," tukas Bambang.
(kri)
