BLSM tak sesuai dengan UUD 1945
Jum'at, 05 Juli 2013 - 21:29 WIB
BLSM tak sesuai dengan UUD 1945
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Komsi X DPR Ahmad Zaenudin menyatakan, jika melihat teknis di lapangan, memang Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tidak cukup untuk menjalankan amanat UUD 1945 Pasal 34 ayat 1, fakir miksin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.
Menurutnya, diperlukan program yang komperhensif untuk memberikan perlindungan kepada rakyat miskin.
“BLSM Sekarangkan hanya empat bulan setelah itu selesai, dari sisi ini tentu tidak sesuai dengan amanat UUD 45,” kata Ahmad saat dihubungi wartawan, Jumat (5/7/2013).
Menurutnya, penanganan fakir miskin harus lebih jelas dan menyeluruh. Kendati dengan penyaluran BLSM, pendataan seharusnya dikerjakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) yang bekerja sama dengan instansi statistik.
"Seharusnya, permasalahan sosial dapat ditangani oleh pemerintah yang mengurusi sosial, bukan menjadi campur tangan pihak lain. Sehingga pengelohan data dan pengeluaran data dapat dikerjakan oleh satu pintu," ucapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, Jika tidak diperbaiki cepat mungkin akan terjadi ketidaksingkronan data yang larut-marut. Di antara perbaikan pelayanan pendataan yang benar juga dipersiapkan kriteria pendataan, ditambah dengan kemauan politik untuk melaksanakan program data yang valid.
“Perlu disiapkan data sebenarnya dan sosialisasi, karena pembagian BLSM di masyarakat menimbulkan efek sosial yang buruk,” tegasnya.
Menurutnya, diperlukan program yang komperhensif untuk memberikan perlindungan kepada rakyat miskin.
“BLSM Sekarangkan hanya empat bulan setelah itu selesai, dari sisi ini tentu tidak sesuai dengan amanat UUD 45,” kata Ahmad saat dihubungi wartawan, Jumat (5/7/2013).
Menurutnya, penanganan fakir miskin harus lebih jelas dan menyeluruh. Kendati dengan penyaluran BLSM, pendataan seharusnya dikerjakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) yang bekerja sama dengan instansi statistik.
"Seharusnya, permasalahan sosial dapat ditangani oleh pemerintah yang mengurusi sosial, bukan menjadi campur tangan pihak lain. Sehingga pengelohan data dan pengeluaran data dapat dikerjakan oleh satu pintu," ucapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, Jika tidak diperbaiki cepat mungkin akan terjadi ketidaksingkronan data yang larut-marut. Di antara perbaikan pelayanan pendataan yang benar juga dipersiapkan kriteria pendataan, ditambah dengan kemauan politik untuk melaksanakan program data yang valid.
“Perlu disiapkan data sebenarnya dan sosialisasi, karena pembagian BLSM di masyarakat menimbulkan efek sosial yang buruk,” tegasnya.
(maf)
