Kemenag bantah ada praktik jual beli kursi haji
Sabtu, 06 Juli 2013 - 03:58 WIB
Kemenag bantah ada praktik jual beli kursi haji
A
A
A
Sindonews.com - Akibat pemotongan kuota haji 20 persen, disinyalir akan ada oknum yang memanfaatkan momentum jual beli kursi haji. Hal ini harus diantisipasi pemerintah, untuk mengetatkan pengawasan proses pemotongan kuota haji.
Namun, mengenai adanya jual beli kursi haji, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Anggito Abimanyu membantah hal tersebut.
Menurutnya, bisa dipastikan tidak ada jual beli nomor kursi untuk berangkat haji tahun ini. Karena pemotongan yang akan dilakukan berdasarkan nomor urut kursi dan sudah tersistem.
“Tidak ada jual beli, karena kita menggunakan sistem khusus,” tegas dia saat dihubungi KORAN SINDO, Jumat (5/7/2013).
Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat (Humas) Kemenag, Zubaidi menyatakan, bagaimana bisa oknum memainkan nomor urut kursi, karena semua data jemaah sudah terdapat pada sistem khusus.
Selain itu, data tersebut adalah nomor urut yang pemiliknya tidak dapat dipindah tangankan. Untuk itu pemerintah berkeyakinan tidak ada jula beli bangku dalam haji tahun ini. “Kita tidak gunakan kriterianya. Yang menjadi panutan adalah 100 persen nomor urut yang dimiliki oleh jemaah, jadi jelas tidak dapat dirubah,” ujarnya.
Menurutnya, jemaah yang sudah mendapatkan nomor urut kursi, otomatis akan masuk ke dalam sistem komputerisasi. "Tentunya pengelolaan tersebut hanya akan ditangani oleh Siskohat dan diawasi oleh Dirjen PHU," pungkasnya.
Namun, mengenai adanya jual beli kursi haji, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Anggito Abimanyu membantah hal tersebut.
Menurutnya, bisa dipastikan tidak ada jual beli nomor kursi untuk berangkat haji tahun ini. Karena pemotongan yang akan dilakukan berdasarkan nomor urut kursi dan sudah tersistem.
“Tidak ada jual beli, karena kita menggunakan sistem khusus,” tegas dia saat dihubungi KORAN SINDO, Jumat (5/7/2013).
Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat (Humas) Kemenag, Zubaidi menyatakan, bagaimana bisa oknum memainkan nomor urut kursi, karena semua data jemaah sudah terdapat pada sistem khusus.
Selain itu, data tersebut adalah nomor urut yang pemiliknya tidak dapat dipindah tangankan. Untuk itu pemerintah berkeyakinan tidak ada jula beli bangku dalam haji tahun ini. “Kita tidak gunakan kriterianya. Yang menjadi panutan adalah 100 persen nomor urut yang dimiliki oleh jemaah, jadi jelas tidak dapat dirubah,” ujarnya.
Menurutnya, jemaah yang sudah mendapatkan nomor urut kursi, otomatis akan masuk ke dalam sistem komputerisasi. "Tentunya pengelolaan tersebut hanya akan ditangani oleh Siskohat dan diawasi oleh Dirjen PHU," pungkasnya.
(maf)
