BLSM salah sasaran, Kemensos ngaku tak budek
BLSM salah sasaran, Kemensos ngaku tak budek
A
A
A
Sindonews.com - Pembagian Bantuan Langsung Masyarakat Sementara (BLSM) yang dinilai salah sasaran ditanggapi serius pemerintah. Salah satunya dengan menggelar rapat koordinasi antar kementerian di Kementerian Dalam Negeri.
Direktur Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial pada Kementerian Sosial (Kemensos) Andi Zainal Abidin Dulung menegaskan, pemerintah tidak tuli terhadap persoalan dalam penyaluran BLSM.
"Saya menegaskan bahwa Pemerintah tidak 'budek'. Artinya, yang ribut-ribut diberitakan di media, kami tanggapi," ujar Direktur Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial pada Kementerian Sosial (Kemensos) Andi Zainal Abidin Dulung di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2013).
Dia mengaku, untuk menyelesaikan persoalan tersebut, pihaknya bersama dengan sejumlah kementerian melakukan rapat koordinasi. Perlu diketahui, saat ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Sosial (Kemensos), Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) dan PT Pos Indonesia menggelar rapat koordinasi bersama seluruh Sekretaris Daerah (Sekda) di kantor Kementerian Dalam Negeri membahas permasalahan penyaluran BLSM di berbagai daerah.
Andi pun memberikan apresiasi kepada Wali Kota Tegal yang sudah berinisiatif, untuk menangani sendiri permasalahan warga kurang mampu yang tidak menerima BLSM. "Inisiatif ini membantu semuanya. Permasalahan ini bising sekali," imbuhnya.
Direktur Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial pada Kementerian Sosial (Kemensos) Andi Zainal Abidin Dulung menegaskan, pemerintah tidak tuli terhadap persoalan dalam penyaluran BLSM.
"Saya menegaskan bahwa Pemerintah tidak 'budek'. Artinya, yang ribut-ribut diberitakan di media, kami tanggapi," ujar Direktur Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial pada Kementerian Sosial (Kemensos) Andi Zainal Abidin Dulung di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2013).
Dia mengaku, untuk menyelesaikan persoalan tersebut, pihaknya bersama dengan sejumlah kementerian melakukan rapat koordinasi. Perlu diketahui, saat ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Sosial (Kemensos), Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) dan PT Pos Indonesia menggelar rapat koordinasi bersama seluruh Sekretaris Daerah (Sekda) di kantor Kementerian Dalam Negeri membahas permasalahan penyaluran BLSM di berbagai daerah.
Andi pun memberikan apresiasi kepada Wali Kota Tegal yang sudah berinisiatif, untuk menangani sendiri permasalahan warga kurang mampu yang tidak menerima BLSM. "Inisiatif ini membantu semuanya. Permasalahan ini bising sekali," imbuhnya.
(stb)
Explore More