NU desak DPR analisis ulang RUU Ormas

Sindonews.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebagai organisasi massa (Ormas) Islam terbesar di Indonesia, mendesak DPR menganalisis ulang Rancangan Undang-Undang (RUU) Ormas sebelum disahkan pada sidang Paripurna pada Selasa 2 Juli 2013.

Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj mengatakan, ormas harus dibedakan menjadi dua, yaitu ormas yang lahir sebelum kemerdekaan dan ormas yang lahir setelah Indonesia merdeka.

"RUU ormas secara umum NU sudah menerima. Hanya minta ditunda, karena agar diperjelas perbedaan antara ormas yang lahir sebelum kemerdekaan dan ormas yang lahir setelah kemerdekaan, serta antara ormas dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kecil, masa sama," jelas Said kepada wartawan di Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (1/7/2013).

"Masa NU yang kadernya bisa sampai dengan 50 juta orang sama dengan LSM dengan jumlahnya hanya 10 orang. Jadi harus dibedakan itu," lanjutnya.

Said Aqil menambahkan, perbedaan mendasar antara ormas yang lahir sebelum dan sesudah kemerdekaan ialah kalau ormas sebelum kemerdeaan memili andil yang menentukan cikal bakal terbentuknya Republik Indonesia. Sedangkan, ormas yang sekarang tidak.

"Penundaan yang kami minta, sampai ada kejelasan perbedaan antara sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Dan antara ormas yang besar dengan ormas-ormas yang kecil jangan sampai ada penyetaraan," tegasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Panitia Khusus RUU Ormas Abdul Malik Haramain, mengatakan pembahasan mengenai perbedaan ormas yang lahir sebelum dan sesudah kemerdekaan sudah dibahas.

"Itu sudah di bahas , hanya saja ada beberapa pihak yang belum mengetahui perkembangan. Sebetulnya dalam pasal penjelasan itu sudah ada. Pertama, kita mengakui bahwa NU dan Muhammadiyah serta beberapa ormas yang lahir sebelum kemerdekaan akan di berikan keistimewaan," kata Malik.