Pemerintah ingin dilihat sigap & cekatan terkait BLSM
Senin, 01 Juli 2013 - 16:23 WIB
Pemerintah ingin dilihat sigap & cekatan terkait BLSM
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah dinilai sangat tergesa-gesa dalam pemberian kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti Beras Miskin (Raskin) dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Sikap tergesa-gesa itu akhirnya membuat beberapa program seperti penyaluran BLSM dan raskin yang salah sasaran, pendataan yang tidak akurat dan sangat kental unsur politik.
Pengamat kebijakan politik Universitas Indonesia (UI) Andrinof Chaniago mengatakan, ini merupakan sikap pemerintah yang sangat ingin terlihat sigap dan cekatan. Akibatnya, kebijakan kompensasi BBM ini adalah proses keliru yang lagi dilakukan pemerintah.
Menurutnya, kekeliruan seperti tidak mau mengevaluasi dengan benar dan berkaca dalam pengalaman Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada 2005 dan 2008. Hal ini berkaitan dengan pendataan yang tidak akurat, akibatnya salah sasaran dalam penerimanya.
Menurutnya, pemerintah melakukan kesalahan berupa pendataan dan memaksakan kenaikan harga BBM tanpa ada persiapan. "Pemerintah senang mengulang kesalahan. BLSM ini sudah salah sasaran, penyebabnya banyak dan sesungguhnya sudah dapat diindentifikasi," tandasnya saat dihubungi KORAN SINDO, Senin (1/7/2013).
Sikap tergesa-gesa itu akhirnya membuat beberapa program seperti penyaluran BLSM dan raskin yang salah sasaran, pendataan yang tidak akurat dan sangat kental unsur politik.
Pengamat kebijakan politik Universitas Indonesia (UI) Andrinof Chaniago mengatakan, ini merupakan sikap pemerintah yang sangat ingin terlihat sigap dan cekatan. Akibatnya, kebijakan kompensasi BBM ini adalah proses keliru yang lagi dilakukan pemerintah.
Menurutnya, kekeliruan seperti tidak mau mengevaluasi dengan benar dan berkaca dalam pengalaman Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada 2005 dan 2008. Hal ini berkaitan dengan pendataan yang tidak akurat, akibatnya salah sasaran dalam penerimanya.
Menurutnya, pemerintah melakukan kesalahan berupa pendataan dan memaksakan kenaikan harga BBM tanpa ada persiapan. "Pemerintah senang mengulang kesalahan. BLSM ini sudah salah sasaran, penyebabnya banyak dan sesungguhnya sudah dapat diindentifikasi," tandasnya saat dihubungi KORAN SINDO, Senin (1/7/2013).
(maf)
