KPK minta SBY perkuat ternak sapi
A
A
A
Sindonews.com - Kasus dugaan suap kuota impor daging sapi menjadi pelajaran tersendiri bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mereka pun meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa memperbaiki pengelolaan daging sapi di tanah air.
Ketua KPK, Abraham Samad mengaku telah meminta Presiden SBY untuk segera melakukan penguatan peternakan sapi lokal dengan memperbaiki pemasaran dan membentuk koperasi peternak.
"Inti saran perbaikan KPK ke presiden, mendorong kekuatan lembaga peternak sapi rakyat dalam pemasaran, mendorong melalui pembentukan koperasi peternak dan mendorong pengembangan industri melalui revitaslisasi sapi ternak," kata Abraham saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2013).
Untuk menghindari kasus suap antara pihak pemerintah dengan swasta, Samad mendorong presiden agar memperbaiki kebijakan importasi daging sapi yang lebih transparan.
"Melakukan perbaikan kebijakan importasi lebih transparan dengan keberpihakan pada peternakan rakyat. Melakukan perbaikan tata laksana importasi dan mengitegrasikan badan-badan otoritas di pelabuhan," tegasnya.
Pria asal Makassar ini juga mengatakan bahwa sektor pangan menjadi salah satu skala prioritas lembaga superbody ini dalam mengawasi kasus korupsi.
"Nasional interest sektor ketahanan pangan menyangkut hajat hidup orang banyak, korupsi di sektor ini menambah penderitaan rakyat, dan mengancam intergitas nasional, KPK tidak berhenti dalam satu kasus semata, KPK juga menyasar program integritas sehingga menjadi budaya bangsa ke depan," pungkasnya.
Ketua KPK, Abraham Samad mengaku telah meminta Presiden SBY untuk segera melakukan penguatan peternakan sapi lokal dengan memperbaiki pemasaran dan membentuk koperasi peternak.
"Inti saran perbaikan KPK ke presiden, mendorong kekuatan lembaga peternak sapi rakyat dalam pemasaran, mendorong melalui pembentukan koperasi peternak dan mendorong pengembangan industri melalui revitaslisasi sapi ternak," kata Abraham saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2013).
Untuk menghindari kasus suap antara pihak pemerintah dengan swasta, Samad mendorong presiden agar memperbaiki kebijakan importasi daging sapi yang lebih transparan.
"Melakukan perbaikan kebijakan importasi lebih transparan dengan keberpihakan pada peternakan rakyat. Melakukan perbaikan tata laksana importasi dan mengitegrasikan badan-badan otoritas di pelabuhan," tegasnya.
Pria asal Makassar ini juga mengatakan bahwa sektor pangan menjadi salah satu skala prioritas lembaga superbody ini dalam mengawasi kasus korupsi.
"Nasional interest sektor ketahanan pangan menyangkut hajat hidup orang banyak, korupsi di sektor ini menambah penderitaan rakyat, dan mengancam intergitas nasional, KPK tidak berhenti dalam satu kasus semata, KPK juga menyasar program integritas sehingga menjadi budaya bangsa ke depan," pungkasnya.
(lal)