Pemerintah belum bisa ungkap hasil lobi haji
Kamis, 27 Juni 2013 - 03:01 WIB
Pemerintah belum bisa ungkap hasil lobi haji
A
A
A
Sindonews.com - Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama (Kemenag), Anggito Abimanyu mengatakan, selain meminta penambahan kuota, pemerintah dalam hal ini Menteri Agama (Menag) akan membicarakan terkait persoalan haji lainnya.
Menurut Anggito, Kemenag bukan hanya permasalahan pemotongan yang dibicarakan, masalah untuk penerbangan, pemondokan, katering, dan transportasi lainnya seperti bus, juga masih dalam tahap pembicaraan.
"Kita belum bisa pastikan apa-apa. Bukan hanya kuota, tetapi masalah dengan penerbangan Saudi Airlines juga masih dalam tahap pelobian. Juga pemondokan, katering dan transportasi lainnya yang akan digunakan oleh jemaah haji Indonesia," tegasnya kepada wartawan, Rabu (26/6/2013).
Sebelumnya, Menag Suryadharma Ali mengatakan, meminta kepada pemerintah Arab Saudi untuk beberapa hal di antaranya, dampak dari renovasi Mesjidil Haram yang diberitahukan terlambat. Hal ini mengakibatkan banyak kendala yang dihadapi karena persiapan yang sudah dilakukan dari awal.
"Kita sudah membayar biaya pemondokan, katering, tranportasi darat, maskapai penerbangan baik oleh pemerintah maupun oleh swasta," ujarnya.
Selain itu estimasi anggaran yang sudah dikeluarkan mencapai Rp800 miliar. Kerugian untuk haji reguler yang terdiri dari dua katagori yaotu kerugian yang mencvapai Rp250,9 miliar yang dipergunakan untuk baiaya perumahan, transportasi, sosialisasi dan lainya. Selain itu dana kompensasi yang mencapai Rp241,6 miliar swhingga seluruhnya Rp492 miliar.
Sedangkan untuk kerugian haji khusus diperkirakan mencapai Rp325 miliar. Dana tersbut dipergunakan untuk melunasi pemondokan, transportasi, katering dan penerbangan. Menag memaparkan, berkaitan dengan kuota haji, pemerintah akan mengajukan kuota haji pada 2014 sebanyak 120 persen.
"Hal ini dikarenakan jemaah yang tidak berangkat pada tahun 2013 harus diberangkatkan pada 2014. Karena para jemaah harus dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya sampai normal kembali," paparnya.
Hal ini bukan lah final, lanjut dia, jika pemerintah Arab Saudi tidak bisa memenuhi kuota sebanyak 120 persen, maka 2014 harus ditambahkan sebanyak 110 persen sampai kuota normal kembali. "Kita meminta kompensasi pada tahun ini agar tidak terjadi penumpukan yang sangat panjang," tegasnya.
Menurut Anggito, Kemenag bukan hanya permasalahan pemotongan yang dibicarakan, masalah untuk penerbangan, pemondokan, katering, dan transportasi lainnya seperti bus, juga masih dalam tahap pembicaraan.
"Kita belum bisa pastikan apa-apa. Bukan hanya kuota, tetapi masalah dengan penerbangan Saudi Airlines juga masih dalam tahap pelobian. Juga pemondokan, katering dan transportasi lainnya yang akan digunakan oleh jemaah haji Indonesia," tegasnya kepada wartawan, Rabu (26/6/2013).
Sebelumnya, Menag Suryadharma Ali mengatakan, meminta kepada pemerintah Arab Saudi untuk beberapa hal di antaranya, dampak dari renovasi Mesjidil Haram yang diberitahukan terlambat. Hal ini mengakibatkan banyak kendala yang dihadapi karena persiapan yang sudah dilakukan dari awal.
"Kita sudah membayar biaya pemondokan, katering, tranportasi darat, maskapai penerbangan baik oleh pemerintah maupun oleh swasta," ujarnya.
Selain itu estimasi anggaran yang sudah dikeluarkan mencapai Rp800 miliar. Kerugian untuk haji reguler yang terdiri dari dua katagori yaotu kerugian yang mencvapai Rp250,9 miliar yang dipergunakan untuk baiaya perumahan, transportasi, sosialisasi dan lainya. Selain itu dana kompensasi yang mencapai Rp241,6 miliar swhingga seluruhnya Rp492 miliar.
Sedangkan untuk kerugian haji khusus diperkirakan mencapai Rp325 miliar. Dana tersbut dipergunakan untuk melunasi pemondokan, transportasi, katering dan penerbangan. Menag memaparkan, berkaitan dengan kuota haji, pemerintah akan mengajukan kuota haji pada 2014 sebanyak 120 persen.
"Hal ini dikarenakan jemaah yang tidak berangkat pada tahun 2013 harus diberangkatkan pada 2014. Karena para jemaah harus dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya sampai normal kembali," paparnya.
Hal ini bukan lah final, lanjut dia, jika pemerintah Arab Saudi tidak bisa memenuhi kuota sebanyak 120 persen, maka 2014 harus ditambahkan sebanyak 110 persen sampai kuota normal kembali. "Kita meminta kompensasi pada tahun ini agar tidak terjadi penumpukan yang sangat panjang," tegasnya.
(maf)
