HT: Otonomi daerah tambah daftar korupsi
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Hanura Hary Tanoesoedibjo (HT) menilai, praktik korupsi bukan saja terjadi di pemerintah pusat. Tapi di pemerintah daerah juga terjadi korupsi melalui otonomi daerah.
"Kita tahu itu berapa banyak kebocoran uang rakyat yang hilang di pusat atau daerah," ujar Hary seusai menghadiri acara diskusi Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dengan tajuk 'Peran Media Televisi Mencerdaskan Pemilih dalam Pemilu 2014' , di Ballroom Hotel Arya Duta, Jakarta, Rabu (26/6/2013).
Hary yang juga menjabat Ketua Umum Perindo mengatakan, untuk mengurangi praktik korupsi baik di pusat maupun daerah, media memiliki tugas melakukan pencegahan terhadap budaya korupsi di Indonesia. Caranya, kata Hary dengan menyoroti terus praktik korupsi para pejabat negara.
Sebelumnya, Hary menyampaikan, mayoritas masyarakat Indonesia mengakses informasi dan berita melalui media. Dari persentasenya, media televisi menempati peringkat pertama mengalahkan media online, radio dan media cetak.
"Masyarakat banyak memperoleh informasi dari televisi sebanyak 95 persen," jelasnya.
"Kita tahu itu berapa banyak kebocoran uang rakyat yang hilang di pusat atau daerah," ujar Hary seusai menghadiri acara diskusi Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dengan tajuk 'Peran Media Televisi Mencerdaskan Pemilih dalam Pemilu 2014' , di Ballroom Hotel Arya Duta, Jakarta, Rabu (26/6/2013).
Hary yang juga menjabat Ketua Umum Perindo mengatakan, untuk mengurangi praktik korupsi baik di pusat maupun daerah, media memiliki tugas melakukan pencegahan terhadap budaya korupsi di Indonesia. Caranya, kata Hary dengan menyoroti terus praktik korupsi para pejabat negara.
Sebelumnya, Hary menyampaikan, mayoritas masyarakat Indonesia mengakses informasi dan berita melalui media. Dari persentasenya, media televisi menempati peringkat pertama mengalahkan media online, radio dan media cetak.
"Masyarakat banyak memperoleh informasi dari televisi sebanyak 95 persen," jelasnya.
(stb)