Suara DPR tak lagi mewakili rakyat

Sindonews.com - Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang menyetujui kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kini dipertanyakan, apakah benar wakil rakyat mewakili suara rakyat?

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi yang telah mendapatkan persetujuan DPR melalui Sidang Paripurna, Senin, 17 Juni 2013 lalu, menjadi sebuah tanda tanya apakah benar rakyat menyetujui kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Hasil Paripurna menunjukkan bahwa kekuatan yang menyetujui BBM naik ternyata jumlahnya lebih besar dari padayang tidak setuju," ujar wanita yang akrab disapa Wiwieq itu kepada Sindonews, Selasa (25/6/2013).

Wakil rakyat yang duduk di DPR juga mewakili kepentingan partai politiknya masing-masing yang telah membawanya ke kursi DPR melalui pemilu legislatif. Sehingga anggota DPR tidak semata hanya mewakili suara rakyat, tapi juga mewakili kepentingan partai politiknya masing-masing.

"Kepentingan parpol diwakili oleh fraksinya di parlemen. Perjuangan parpol semestinya dan terutama dilakukan di parlemen melalui tupoksinya (tugas pokok dan fungsi): mengawasi kinerja pemerintah, membuat undang-undang dan anggaran," jelas Wiwieq.

"Selama Paripurna membahas BBM sikap parpol jelas, sebagian setuju dan sebagian lagi tidak setuju dengan usulan pemerintah," tambahnya.

Menurutnya keputusan DPR menyetujui usulan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi tidak mewakili suara rakyat. "Seharusnya kalau DPR benar-benar Dewan Perwakilan Rakyat dan mewakili rakyat, kehendak untuk menaikkan harga BBM bisa dibendung agar pemerintah mencari cara lain untuk menanggulangi kekuarangan anggaran nasional," tukas Profesor ini.

"Konsistensi anggota dewan secara personal dan DPR secara institusional ditunjukkan melalui keputusan-keputusan politik yang disepakati antarmereka," tandasnya.