Isu Lapindo jadi energi positif Golkar
Sabtu, 22 Juni 2013 - 14:59 WIB
Isu Lapindo jadi energi positif Golkar
A
A
A
Sindonews.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golongan Karya (Golkar) Idrus Marham melihat berhembusnya kembali isu lumpur Lapindo sengaja dilakukan oleh orang tertentu, untuk merusak citra partai dan juga Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie.
Namun begitu Idrus meyakini hal tersebut tidak akan berpengaruh pada elektabilitas partainya pada pemilihan umum (Pemilu) 2014 mendatang.
Bahkan kini isu lumpur Lapindo dianggap sebagai energi baru untuk menggapai kemenangan. "Bila orang menjelaskan kasus Lapindo secara benar, maka tidak akan ada pandangan yang salah, dan tentu itu menjadi energi baru untuk kemenangan Pak Ical," jelas Idrus disela acara pembekalan calon legislator partai Golkar, di Nusa Dua, Bali, Sabtu (22/6/2013).
Seperti diketahui, beberapa kalangan mengkritisi masuknya pasal tentang uang pengganti korban lumpur Lapindo dalam dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P).
Pasal 9 UU APBN-P ditengarai sebagai kesepakatan politik antara pemerintah dengan Golkar yang mendukung kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Namun baik Golkar dan Demokrat terus membantah pasal tersebut sebagai bentuk kompensasi politik.
"Tidak ada, karena kami betul-betul memperjuangkan rakyat. Soal Lapindo tidak ada kaitannya dan sudah lain konstruksinya," tambah Idrus.
Namun begitu Idrus meyakini hal tersebut tidak akan berpengaruh pada elektabilitas partainya pada pemilihan umum (Pemilu) 2014 mendatang.
Bahkan kini isu lumpur Lapindo dianggap sebagai energi baru untuk menggapai kemenangan. "Bila orang menjelaskan kasus Lapindo secara benar, maka tidak akan ada pandangan yang salah, dan tentu itu menjadi energi baru untuk kemenangan Pak Ical," jelas Idrus disela acara pembekalan calon legislator partai Golkar, di Nusa Dua, Bali, Sabtu (22/6/2013).
Seperti diketahui, beberapa kalangan mengkritisi masuknya pasal tentang uang pengganti korban lumpur Lapindo dalam dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P).
Pasal 9 UU APBN-P ditengarai sebagai kesepakatan politik antara pemerintah dengan Golkar yang mendukung kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Namun baik Golkar dan Demokrat terus membantah pasal tersebut sebagai bentuk kompensasi politik.
"Tidak ada, karena kami betul-betul memperjuangkan rakyat. Soal Lapindo tidak ada kaitannya dan sudah lain konstruksinya," tambah Idrus.
(lal)
