KPU banyak terima laporan caleg bermasalah
KPU banyak terima laporan caleg bermasalah
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku sudah menerima banyak laporan dan tanggapan masyarakat terkait daftar caleg sementara (DCS) yang telah diumumkan beberapa waktu lalu.
Komisioner KPU Hadar Nafiz Gumay mengatakan, pihaknya telah menerima 70 sampai dengan 75 laporan, tetapi baru 35 persen data mengenai caleg yang dilaporkan.
"Dari 35 data yang sudah diolah menyangkut beberapa orang terlapor dari 62 calon. Ada satu laporan yang memuat beberapa calon," katanya dalam acara diskusi di kantor KPU, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/6/2013).
Menurutnya, laporan masyarakat itu terbagi beberapa bagian, di antaranya adalah caleg yang masih menjabat pada instansi pemerintah daerah dan mengenai ijazah palsu yang digunakan caleg hingga laporan soal etika moral.
"Contohnya seperti caleg suka marah-marah di lingkungan, merobohkan gapura. Dia tidak pantas menjadi caleg kalau melihat etika begitu," katanya.
Selain itu, lanjut Hadar, laporan yang masuk juga menyangkut dugaan pelanggaran moral, karena adanya caleg yang menjadi model syur. Namun, pihak KPU enggan untuk menyebutkan siapa caleg yang dimaksud.
Komisioner KPU Hadar Nafiz Gumay mengatakan, pihaknya telah menerima 70 sampai dengan 75 laporan, tetapi baru 35 persen data mengenai caleg yang dilaporkan.
"Dari 35 data yang sudah diolah menyangkut beberapa orang terlapor dari 62 calon. Ada satu laporan yang memuat beberapa calon," katanya dalam acara diskusi di kantor KPU, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/6/2013).
Menurutnya, laporan masyarakat itu terbagi beberapa bagian, di antaranya adalah caleg yang masih menjabat pada instansi pemerintah daerah dan mengenai ijazah palsu yang digunakan caleg hingga laporan soal etika moral.
"Contohnya seperti caleg suka marah-marah di lingkungan, merobohkan gapura. Dia tidak pantas menjadi caleg kalau melihat etika begitu," katanya.
Selain itu, lanjut Hadar, laporan yang masuk juga menyangkut dugaan pelanggaran moral, karena adanya caleg yang menjadi model syur. Namun, pihak KPU enggan untuk menyebutkan siapa caleg yang dimaksud.
(mhd)
Explore More