Pernyataan Jubir Presiden soal PKS dinilai resmi
Pernyataan Jubir Presiden soal PKS dinilai resmi
A
A
A
Sindonews.com - Wasekjen Partai Golkar, Tantowi Yahya menilai pernyataan Juru Bicara (Jubir) Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha soal posisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di koalisi dapat dikategorikan sebagai informasi resmi dari istana.
"Artinya pernyataan itu bisa kita terima sebagai sebuah berita resmi dari istana," kata Tantowi saat dihubungi, Jumat (21/6/2013).
Menurutnya, sebagai Jubir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang bersangkutan tidak mungkin mengeluarkan pernyataan tanpa sepengetahuan kepala negara.
"Jubir Presiden tidak akan membuat statement, apalagi statement penting seperti itu, tanpa sepengetahuan dan persetujuan Presiden," ungkapnya.
Namun, ketika ditanya apakah artinya posisi partai berbasis massa Islam itu telah berakhir Tantowi menjawab, "Kan jubir Presiden sudah bicara seperti itu. Ketua koalisi kan Pak Presiden," tuntasnya.
Sebelumnya, Julian mengatakan jika mengacu pada code of conduct koalisi yang telah ditandatangani maka bila PKS tak sejalan dengan pemerintah otomatis bukan lagi bagian koalisi.
Sekadar informasi, PKS merupakan satu-satunya partai koalisi yang menolak kenaikan BBM bersubsidi ini bukan pertama kalinya mereka tak sejalan dengan pemerintah, mereka juga pernah melakukan penolakan yang sama pada akhir Maret 2012 hingga berujung pengurangan satu menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II.
"Artinya pernyataan itu bisa kita terima sebagai sebuah berita resmi dari istana," kata Tantowi saat dihubungi, Jumat (21/6/2013).
Menurutnya, sebagai Jubir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang bersangkutan tidak mungkin mengeluarkan pernyataan tanpa sepengetahuan kepala negara.
"Jubir Presiden tidak akan membuat statement, apalagi statement penting seperti itu, tanpa sepengetahuan dan persetujuan Presiden," ungkapnya.
Namun, ketika ditanya apakah artinya posisi partai berbasis massa Islam itu telah berakhir Tantowi menjawab, "Kan jubir Presiden sudah bicara seperti itu. Ketua koalisi kan Pak Presiden," tuntasnya.
Sebelumnya, Julian mengatakan jika mengacu pada code of conduct koalisi yang telah ditandatangani maka bila PKS tak sejalan dengan pemerintah otomatis bukan lagi bagian koalisi.
Sekadar informasi, PKS merupakan satu-satunya partai koalisi yang menolak kenaikan BBM bersubsidi ini bukan pertama kalinya mereka tak sejalan dengan pemerintah, mereka juga pernah melakukan penolakan yang sama pada akhir Maret 2012 hingga berujung pengurangan satu menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II.
(lns)
Explore More