BAKN DPR diminta telusuri dana bansos Pemilu 2014
Selasa, 18 Juni 2013 - 19:55 WIB
BAKN DPR diminta telusuri dana bansos Pemilu 2014
A
A
A
Sindonews.com - Koalisi Untuk Akuntabilitas Keuangan (KUAK) mendatangi Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR, yang bertujuan agar lembaga ini bisa menelaah dana hibah serta bantuan sosial (bansos) yang digunakan untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.
"BAKN wajib menelaah dan menindaklanjuti penyalahgunaan dana hibah dan bansos untuk Pemilu 2014," kata anggota KUAK, Ray Rangkuti di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2013).
Ray mengungkapkan, sejak dikeluarkan pada 2009, dana hibah dan bansos yang digelontorkan pemerintah tidak tepat sasaran. Menurutnya, penggunaan dana yang terhitung hingga ratusan triliun itu lebih banyak dipakai untuk kepentingan politik.
"Nah kita melihat bansos ini tidak tepat sasaran, karena untuk kepentingan lipstik politik, makanya trennya bansos meningkat, nah di tahun ini ada Balsem (BLSM-Bantuan Langsung Sementara Masyarakat)," cetusnya.
Dia melanjutkan, umumnya dana hibah maupun bansos ini tidak langsung masuk ke kas partai politik (parpol), namun lebih pada sumber popularitas parpol untuk meningkatkan ketenaran di masyarakat.
"Enggak, kalau masuk ke partai agak sulit, tetapi targetnya (dana bansos) apa, menurunkan kejahatan, problem sosial tidak tercapai, tetapi popularitas (partai) yang signifikan," ungkapnya.
"Itu nasional, belum di daerah, karenanya tren ini harus dihentikan, bahwa parpol tidak boleh menggunakan dana negara. Karena itu kita ke BAKN, agar dana ini tidak digunakan kepentingan pribadi maupun parpol," pungkasnya.
"BAKN wajib menelaah dan menindaklanjuti penyalahgunaan dana hibah dan bansos untuk Pemilu 2014," kata anggota KUAK, Ray Rangkuti di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2013).
Ray mengungkapkan, sejak dikeluarkan pada 2009, dana hibah dan bansos yang digelontorkan pemerintah tidak tepat sasaran. Menurutnya, penggunaan dana yang terhitung hingga ratusan triliun itu lebih banyak dipakai untuk kepentingan politik.
"Nah kita melihat bansos ini tidak tepat sasaran, karena untuk kepentingan lipstik politik, makanya trennya bansos meningkat, nah di tahun ini ada Balsem (BLSM-Bantuan Langsung Sementara Masyarakat)," cetusnya.
Dia melanjutkan, umumnya dana hibah maupun bansos ini tidak langsung masuk ke kas partai politik (parpol), namun lebih pada sumber popularitas parpol untuk meningkatkan ketenaran di masyarakat.
"Enggak, kalau masuk ke partai agak sulit, tetapi targetnya (dana bansos) apa, menurunkan kejahatan, problem sosial tidak tercapai, tetapi popularitas (partai) yang signifikan," ungkapnya.
"Itu nasional, belum di daerah, karenanya tren ini harus dihentikan, bahwa parpol tidak boleh menggunakan dana negara. Karena itu kita ke BAKN, agar dana ini tidak digunakan kepentingan pribadi maupun parpol," pungkasnya.
(maf)
