Mendagri warning Jokowi soal BLSM
Selasa, 18 Juni 2013 - 11:45 WIB
Mendagri warning Jokowi soal BLSM
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengimbau setiap Kepala Daerah untuk mendukung program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi dari kebijakan pemerintah dalam kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Imbauan itu khususnya ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Jokowi diketahui menentang program BLSM sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Mantan Wali Kota Solo itu mengganggap BLSM tidak memberikan pendidikan yang baik untuk masyarakat.
"Saya berharap kepada Kepala Daerah, ini kebijakan nasional yang sudah dilakukan kajian berbulan-bulan, dari berbagai aspek dan sudah diputuskan. Kepala Daerah sebagai bagian dari sistem nasional, saya berharap semuanya loyal," ujarnya di Hotel Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2013).
Karena itu, Gamawan memperingatkan setiap Kepala Daerah agar mendukung program BLSM. Namun, ia tidak menjelaskan lebih lanjut sanksi apa yang akan diberikan bagi Kepala Daerah yang tetap membandel.
"Saya perlu memberikan warning kepada Kepala Daerah, karena secara politik mungkin Kepala daerah diusung oleh salah satu partai yang tidak setuju dengan pemberian BLSM, kita hormati,"pungkasnya.
Imbauan itu khususnya ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Jokowi diketahui menentang program BLSM sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Mantan Wali Kota Solo itu mengganggap BLSM tidak memberikan pendidikan yang baik untuk masyarakat.
"Saya berharap kepada Kepala Daerah, ini kebijakan nasional yang sudah dilakukan kajian berbulan-bulan, dari berbagai aspek dan sudah diputuskan. Kepala Daerah sebagai bagian dari sistem nasional, saya berharap semuanya loyal," ujarnya di Hotel Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2013).
Karena itu, Gamawan memperingatkan setiap Kepala Daerah agar mendukung program BLSM. Namun, ia tidak menjelaskan lebih lanjut sanksi apa yang akan diberikan bagi Kepala Daerah yang tetap membandel.
"Saya perlu memberikan warning kepada Kepala Daerah, karena secara politik mungkin Kepala daerah diusung oleh salah satu partai yang tidak setuju dengan pemberian BLSM, kita hormati,"pungkasnya.
(kri)
