Istana bingung dengan arah politik PKS
Istana bingung dengan arah politik PKS
A
A
A
Sindonews.com - Pihak Istana cukup gerah dengan pernyataan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) di DPR, Hidayat Nur Wahid, yang intinya mempersilakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) apabila akan memecat tiga menteri dari PKS.
"Ini cukup membingungkan. Apakah mereka lupa bahwa nama ketiga menteri tersebut, PKS sendiri yang mengusulkan? Sedangkan sebagai Presiden, SBY tidak pernah membedakan atau mempermasalahkan lagi dari mana dan partai apa seorang menteri berasal," kata Staf Khusus Presiden Heru Lelono dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Senin (17/6/2013).
Bahkan sebaliknya, menurut Heru, seluruh anggota kabinet diperlakukan SBY sebagai sebuah tim. Karena memang setelah duduk di dalam kabinet, tidak boleh lagi anggota kabinet tersebut hanya bekerja untuk kelompoknya, apalagi partainya, kecuali untuk seluruh rakyat.
"Jauh lebih beretika dan berpolitik benar, apabila ketiga menteri tersebut sudah tidak dianggap sejalan dengan garis partai, maka logikanya partai itu yang memecatnya dari keanggotaan partai," tegasnya.
Sekali lagi, tambah Heru, keberadaan menteri PKS di kabinet karena diusulkan oleh partai yang bersangkutan. "Kalau dikatakan hal tersebut tidak ada dalam sebuah perjanjian, rasanya memang tidak perlu. Karena hal ini adalah masalah berpolitik dan etika," ujarnya.
Menurutnya, harusnya PKS bisa lebih jelas dan kesatria memperlakukan ketiga menteri ini. Perkara PKS akan dipecat atau tidak dari kabinet, itu urusan Presiden, tidak perlu diminta.
"Saya semakin sepakat dengan pernyataan berbagai pihak yang mengatakan bahwa penyesuaian harga BBM berkaitan dengan membengkaknya anggaran subsidi ini sudah terkotori oleh masalah yang berbau serba politik," ungkapnya.
"Akibatnya hal yang lebih besar terabaikan. Ini memang pilihan kebijakan yang sulit dan tidak populer, namun menjadi semakin rumit kalau rasionalitas cara berpikir semakin ditinggalkan," tambahnya.
Seperti diketahui, tiga menteri asal PKS itu yakni Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf Al Jufri, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring dan Menteri Pertanian (Mentan) Suswono.
"Ini cukup membingungkan. Apakah mereka lupa bahwa nama ketiga menteri tersebut, PKS sendiri yang mengusulkan? Sedangkan sebagai Presiden, SBY tidak pernah membedakan atau mempermasalahkan lagi dari mana dan partai apa seorang menteri berasal," kata Staf Khusus Presiden Heru Lelono dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Senin (17/6/2013).
Bahkan sebaliknya, menurut Heru, seluruh anggota kabinet diperlakukan SBY sebagai sebuah tim. Karena memang setelah duduk di dalam kabinet, tidak boleh lagi anggota kabinet tersebut hanya bekerja untuk kelompoknya, apalagi partainya, kecuali untuk seluruh rakyat.
"Jauh lebih beretika dan berpolitik benar, apabila ketiga menteri tersebut sudah tidak dianggap sejalan dengan garis partai, maka logikanya partai itu yang memecatnya dari keanggotaan partai," tegasnya.
Sekali lagi, tambah Heru, keberadaan menteri PKS di kabinet karena diusulkan oleh partai yang bersangkutan. "Kalau dikatakan hal tersebut tidak ada dalam sebuah perjanjian, rasanya memang tidak perlu. Karena hal ini adalah masalah berpolitik dan etika," ujarnya.
Menurutnya, harusnya PKS bisa lebih jelas dan kesatria memperlakukan ketiga menteri ini. Perkara PKS akan dipecat atau tidak dari kabinet, itu urusan Presiden, tidak perlu diminta.
"Saya semakin sepakat dengan pernyataan berbagai pihak yang mengatakan bahwa penyesuaian harga BBM berkaitan dengan membengkaknya anggaran subsidi ini sudah terkotori oleh masalah yang berbau serba politik," ungkapnya.
"Akibatnya hal yang lebih besar terabaikan. Ini memang pilihan kebijakan yang sulit dan tidak populer, namun menjadi semakin rumit kalau rasionalitas cara berpikir semakin ditinggalkan," tambahnya.
Seperti diketahui, tiga menteri asal PKS itu yakni Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf Al Jufri, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring dan Menteri Pertanian (Mentan) Suswono.
(maf)
Explore More