Kenaikan harga BBM bersubsidi, dilema untuk SBY
A
A
A
Sindonews.com - Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro menilai jika kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi dilema tersendiri bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pasalnya, di satu sisi SBY sebagai kepala negara harus menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari membengkaknya subsidi BBM.
"Jadi ada semacam dilema. Kita kesulitan sendiri dengan APBN kita," kata Siti di Gallery Cafe, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (16/6/2013).
Dirinya melanjutkan, di sisi lain SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dipastikan akan berimplikasi buruk karena partai berlambang bintang mercy itu pasti dianggap tidak pro rakyat.
"Kita melihat ini dilemanya SBY menaikkan harga BBM. Satu sisi dia akan mempertaruhkan partainya untuk tidak populer," terangnya.
Karena itu, wanita yang akrab disapa Wiwieq ini menyarankan agar pemerintah bisa menjelaskan alasan kenaikan harga BBM bersubsidi dengan jelas. Hal ini penting agar kebijakan itu tidak dianggap politis.
"Ini yang harus ditekankan kepada masyarakat bahwa harga BBM terkait dengan APBN. Tetapi kalau sosialisasi itu tidak terjadi, hanya mencreate dana-dana yang diatasnamakan BLSM, yang rentan disimpangkan," pungkasnya.
Pasalnya, di satu sisi SBY sebagai kepala negara harus menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari membengkaknya subsidi BBM.
"Jadi ada semacam dilema. Kita kesulitan sendiri dengan APBN kita," kata Siti di Gallery Cafe, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (16/6/2013).
Dirinya melanjutkan, di sisi lain SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dipastikan akan berimplikasi buruk karena partai berlambang bintang mercy itu pasti dianggap tidak pro rakyat.
"Kita melihat ini dilemanya SBY menaikkan harga BBM. Satu sisi dia akan mempertaruhkan partainya untuk tidak populer," terangnya.
Karena itu, wanita yang akrab disapa Wiwieq ini menyarankan agar pemerintah bisa menjelaskan alasan kenaikan harga BBM bersubsidi dengan jelas. Hal ini penting agar kebijakan itu tidak dianggap politis.
"Ini yang harus ditekankan kepada masyarakat bahwa harga BBM terkait dengan APBN. Tetapi kalau sosialisasi itu tidak terjadi, hanya mencreate dana-dana yang diatasnamakan BLSM, yang rentan disimpangkan," pungkasnya.
(rsa)