Tolak kenaikan BBM diragukan sikap final PKS

Sindonews.com - Pengamat Politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menduga, tarik ulur sikap yang ditunjukkan oleh masing-masing elite partai koalisi tanpa kejelasan keputusan merupakan strategi politik.

Secara sengaja dipertontonkan untuk memecah konsentrasi publik menjelang paripurna pengambilan keputusan terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Lazim diketahui bahwa sikap politik partai yang diumbar ke publik pra pengambilan keputusan belum tentu menjadi sikap final mereka di rapat paripurna. Yang terjadi mereka tengah menguji sikap mereka ke publik. Sikap sesungguhnya baru pasti pada rapat paripurna nanti," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Sabtu (15/6/2013).

Menurutnya, paripurna pengambilan keputusan tentang kenaikan harga BBM yang akan berlangsung lusa merupakan momentum untuk menilai komitmen partai sesungguhnya. Di sisi lain, publik mengharapkan konsistensi sikap politik yang diperlihatkan partai tak hanya sekedar demi pencitraan belaka.

"Dalam hal ini tantangan bagi PKS untuk membuktikan komitmen sikapnya yang berbeda dengan kebijakan umum koalisi," kata dia.

Dengan kata lain, lanjutnya, PKS jika sungguh beralasan kuat menolak kenaikan harga BBM, tentu tak cukup dengan mengumbar di publik tanpa ada sikap politik yang konsisten, khususnya menyangkut posisi politiknya dalam koalisi.

"PKS tak bisa dalam waktu bersamaan menampilkan raut wajah yang berbeda terkait sikap dan posisi politiknya," tandasnya.

Dikatakannya, jika PKS berani menyatakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, PKS juga harus siap berada di luar koalisi demi komitmennya menolak kebijakan tersebut.

"Sejauh ini PKS seperti enggan bersikap all out dengan koalisi. PKS hanya berteriak melawan pemerintah terkait BBM, tetapi menteri dari partainya menjadi eksekutor kebijakan pemerintah yang disangkalnya," pungkasnya.